Pencairan dana untuk pemulihan bencana di Sumatera kini mendapat pola kerja baru dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Fokus pemerintah tidak lagi berhenti pada kesiapan anggaran, melainkan juga pada cara berkas dari kementerian dan lembaga diproses agar tidak menumpuk tanpa tindak lanjut.
Perubahan ini muncul karena hambatan pencairan selama ini lebih sering terjadi di tahap administrasi. Purbaya menilai pengajuan yang belum lengkap kerap membuat dana yang sudah disiapkan tidak segera bergerak ke kebutuhan lapangan.
Berkas tak lagi dibiarkan tanpa respons
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan lagi menunggu dokumen masuk lalu membiarkannya tanpa respons. Jika ada berkas yang kurang, jajaran terkait diminta langsung meminta pelengkapan agar proses tidak tertahan terlalu lama.
Ia meminta direktur jenderal di Kementerian Keuangan terus memeriksa setiap pengajuan yang masuk. Bila ditemukan kekurangan, kementerian atau lembaga terkait harus segera dihubungi supaya proses pencairan bisa bergerak lebih cepat.
Pendekatan itu disebut sebagai langkah untuk memangkas hambatan birokrasi dalam penanganan anggaran bencana. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan di lapangan tidak tertahan hanya karena persoalan berkas.
Dana sudah disiapkan, penyerapan belum maksimal
Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana di Sumatera. Dana itu sudah disiapkan sejak akhir tahun lalu, tetapi realisasinya pada tahun ini lebih kecil dari perkiraan awal.
Menurut Purbaya, penyerapan belum bergerak cepat karena dana tersebut terbagi untuk tiga kebutuhan pembangunan infrastruktur. Kondisi itu membuat percepatan pencairan menjadi semakin penting di tengah kebutuhan pemulihan yang masih berjalan.
Selama proses rekonstruksi masih dibahas, pemerintah berharap dana yang tersedia bisa segera tersalurkan sesuai kebutuhan pemulihan. Kecepatan administrasi menjadi kunci agar anggaran yang sudah disiapkan benar-benar sampai ke titik yang membutuhkan.
Pembahasan lintas lembaga ikut dikebut
Di sisi lain, DPR menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera untuk membahas situasi terkini serta perkembangan pembangunan. Rapat itu juga dihadiri sejumlah menteri terkait dan pihak kepolisian.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut dan membuka forum koordinasi untuk mengefektifkan waktu. Forum ini dipakai sebagai ruang penyelarasan langkah lintas lembaga agar proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan lebih terarah.
Di tengah pembahasan itu, kelancaran penyaluran anggaran dan kesiapan dokumen administrasi tetap menjadi perhatian utama. Dengan pola baru dari Kementerian Keuangan, pemerintah berharap berkas K/L tidak lagi menjadi titik macet yang menahan dana pemulihan terlalu lama.
Source: www.viva.co.id
