Kehadiran Ombudsman RI di Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pengawasan atas program ini tidak hanya berhenti pada tahap konsep. Lembaga tersebut kini menyoroti langsung tiga hal yang dianggap paling menentukan: tata kelola, sarana prasarana, dan rekrutmen sumber daya manusia.
Di Bandung, perhatian itu diarahkan ke SRMP 9 Bandung dan SRMA 11 Bandung. Peninjauan dilakukan untuk melihat apakah program berjalan rapi sejak awal dan tidak menimbulkan persoalan saat mulai beroperasi penuh.
Pengawasan diarahkan untuk mencegah masalah sejak dini
Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menilai pengawasan perlu dilakukan agar kebijakan Presiden Prabowo tentang Sekolah Rakyat tidak tersandung hambatan di lapangan. Dalam pandangannya, Ombudsman berperan sebagai pengawas eksternal pelayanan publik yang bertugas mencegah potensi persoalan sebelum berkembang menjadi maladministrasi.
Karena itu, titik berat pengawasan tidak hanya berada pada hasil akhir program. Ombudsman juga memeriksa proses di hulu supaya tata kelola sejak awal tidak menyisakan celah yang bisa mengganggu jalannya sekolah.
Peninjauan lapangan memperlihatkan sejumlah tindak lanjut
Saat berada di Bandung, Nuzran bertemu dengan jajaran Kementerian Sosial, pengelola sentra, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lain. Rombongan juga melihat ruang guru, kelas, dan asrama, lalu berdialog dengan sejumlah siswa.
Dari peninjauan tersebut, Nuzran menyebut Kemensos sudah menindaklanjuti sejumlah saran Ombudsman. Perbaikan yang paling terlihat berada pada aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kurikulum.
Rekrutmen guru ikut menjadi perhatian
Meski ada kemajuan, Ombudsman tetap memberikan catatan baru pada proses yang sedang berjalan. Salah satu sorotan utama ialah rekrutmen guru dan tenaga kependidikan yang sedang berlangsung.
Perhatian itu dinilai penting karena Sekolah Rakyat diproyeksikan menampung kurang lebih 30 ribu siswa ke depan. Besarnya target tersebut membuat kesiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan.
Lahan permanen dan desain sekolah masih jadi tantangan
Selain soal SDM, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga masuk dalam pengawasan. Nuzran menilai pengajuan lahan dari pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri, terutama di kota-kota besar yang ruangnya terbatas.
Ia menyebut kebutuhan lahan sekitar 6 sampai 8 hektare sulit dipenuhi di wilayah perkotaan. Karena itu, Ombudsman mengusulkan desain sekolah permanen disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kemungkinan pembangunan bertingkat.
Kemensos menekankan substansi program
Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kemensos Afrizon Tanjung mengatakan Ombudsman sudah mengawal Sekolah Rakyat sejak awal. Menurut dia, pengawasan itu penting karena program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
Afrizon menegaskan substansi program harus dijaga agar tujuan besar tersebut tercapai. Ia menilai masukan Ombudsman membantu memastikan tata kelola, proses pembelajaran, dan pelaksanaan program tetap sesuai aturan serta kebutuhan lapangan.
Pengawalan dipandang masih terus dibutuhkan
Kunjungan ke Bandung memperlihatkan bahwa pengawalan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada tahap perencanaan. Ombudsman dan Kemensos sama-sama menempatkan tata kelola, kesiapan SDM, sarpras, dan lahan sekolah permanen sebagai faktor penting agar program berkembang tanpa memunculkan persoalan administratif di kemudian hari.
Bagi Ombudsman, pengawasan yang ketat sejak awal menjadi kunci agar sekolah yang menyasar peserta didik dari keluarga paling tidak mampu benar-benar siap melayani. Di sisi lain, pembenahan di lapangan terus dipantau supaya Sekolah Rakyat dapat berjalan konsisten sesuai tujuan awalnya.
Source: www.suara.com-
-
-
-
