Pemerintah Sierra Leone mengambil posisi yang tidak biasa dengan bersedia menerima deportan dari Amerika Serikat, meski sebagian besar merupakan warga Afrika Barat yang bukan berasal dari negara itu. Langkah ini langsung menimbulkan tanda tanya karena jumlahnya tidak kecil: hingga 300 orang dalam setahun, dengan batas 25 orang setiap bulan.
Menteri Luar Negeri Timothy Kabba mengatakan gelombang pertama akan tiba di Freetown pada 20 Mei. Penerbangan awal itu disebut akan membawa 25 orang dari Senegal, Ghana, Guinea, dan Nigeria.
Kesepakatan tersebut lahir lewat Third Country National Agreement yang telah ditandatangani Sierra Leone dengan Amerika Serikat. Dalam skema itu, Freetown bersedia menerima warga ECOWAS yang dideportasi dari AS, sehingga arah deportasi Washington ke Afrika Barat tidak lagi hanya mengandalkan satu negara tujuan.
Kebijakan semacam ini menempatkan Sierra Leone dalam pola yang lebih luas dari deportasi lintas negara yang dijalankan pemerintahan Trump. Amerika Serikat sebelumnya juga telah mengirim deportan ke Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kamerun, Guinea Khatulistiwa, dan Eswatini.
Namun, status para deportan setelah tiba di Sierra Leone masih belum jelas. Belum ada kepastian apakah mereka akan diizinkan tinggal di negara itu, dan seorang juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu.
Kabba juga tidak menjelaskan imbalan apa yang diterima Sierra Leone dari kesediaan menampung para deportan. Ia hanya menyebut langkah itu sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk membantu kebijakan imigrasi Washington.
Di sisi lain, kesepakatan ini memunculkan pertanyaan hukum dan politik. Pakar hukum serta kelompok hak asasi manusia mengkritik kebijakan tersebut karena para deportan dipindahkan ke negara yang bukan kewarganegaraan mereka.
Di Kongres Amerika Serikat, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam laporan Februari menyebut total biaya pemindahan ke negara ketiga belum diketahui. Mereka juga menambahkan bahwa lebih dari 32 juta dolar telah dikirim langsung ke lima negara, yaitu Guinea Khatulistiwa, Rwanda, El Salvador, Eswatini, dan Palau.
Pemerintah Amerika Serikat belum memberikan tanggapan terbaru soal kesepakatan dengan Sierra Leone. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri sebelumnya mengatakan deportasi itu sah secara hukum.
Skema Sierra Leone juga disebut mirip dengan Ghana, yang hanya menerima deportan dari negara-negara ECOWAS. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa deportan yang dikirim ke Ghana, Guinea Khatulistiwa, dan sejumlah tempat lain di Afrika kemudian dipaksa kembali ke negara asal mereka, meski mereka memiliki perlindungan dari pengadilan AS.
Kerja sama baru ini juga mengingatkan kembali pada hubungan yang pernah tegang antara Freetown dan Washington. Pada 2017, saat masa pemerintahan Trump pertama, AS mengatakan Kedutaan Besar di Freetown akan menolak visa turis dan bisnis bagi pejabat kementerian luar negeri dan imigrasi Sierra Leone.
Langkah itu diambil karena pemerintah Sierra Leone saat itu menolak menerima deportan asal Sierra Leone. Kini situasinya berbalik, dan perhatian tertuju pada bagaimana penerbangan pertama di Freetown akan ditangani serta bagaimana status para deportan itu diputuskan di lapangan.
