Pemerintah bergerak cepat setelah status hukum Silmy Karim berubah menjadi tersangka. Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani surat pemberhentian Silmy dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada sore hari di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta.
Langkah itu tidak hanya menyentuh soal pergantian pejabat. Pemerintah juga menempatkannya sebagai penegasan bahwa kabinet tidak memberi ruang bagi praktik korupsi, sekaligus tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan itu diambil segera setelah penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Presiden Prabowo sejak awal sudah berulang kali menegaskan sikap keras terhadap korupsi.
Karena itu, pemberhentian terhadap Silmy dipandang sebagai tindakan yang konsisten dengan sikap tersebut. Pemerintah ingin memperlihatkan bahwa pesan antikorupsi tidak berhenti pada pernyataan, tetapi juga diwujudkan lewat tindakan terhadap pejabat yang tersangkut perkara hukum.
Di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan asas praduga tak bersalah. Sikap itu membuat keputusan pemberhentian berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung.
Layanan kementerian diminta tetap berjalan normal
Di tengah perubahan jabatan itu, pemerintah memastikan pelayanan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak terganggu. Prasetyo menyebut koordinasi sudah dilakukan dengan Menteri Imipas agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
Ia menambahkan, tugas harian kementerian masih bisa dijalankan oleh menteri. Karena itu, kekosongan posisi wakil menteri belum dianggap mendesak untuk segera diisi.
Pemerintah juga belum menetapkan siapa yang akan menggantikan Silmy Karim. Fokus utama saat ini adalah menjaga agar birokrasi dan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa hambatan.
Dukungan terhadap penegakan hukum
Prasetyo menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Namun, pemerintah tetap menghormati jalannya proses hukum dan tidak ingin mengganggu penyidikan yang sedang dilakukan.
Dalam penjelasannya, Prasetyo juga memberi apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus bekerja dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut kejaksaan, kepolisian, dan KPK telah memiliki peran penting dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perilaku koruptif.
Pemberhentian Silmy Karim akhirnya menjadi penanda bahwa jabatan publik tidak berada di luar jangkauan konsekuensi ketika seorang pejabat tersangkut perkara korupsi. Dalam saat yang sama, pemerintah berupaya menjaga dua hal sekaligus, yakni integritas kabinet dan kelancaran layanan kepada masyarakat.
Source: www.medcom.id-
-
-
-
