Vonis panjang terhadap sepuluh orang di Georgia kembali memusatkan perhatian pada cara pemerintah menghadapi oposisi politik. Di tengah ketegangan yang belum mereda, putusan itu dipandang banyak pihak sebagai sinyal bahwa ruang politik di Tbilisi terus menyempit.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka yang dituduh mencoba menggulingkan pemerintah dan mengorganisasi kekerasan saat unjuk rasa besar pada hari pemungutan suara pemilihan lokal tahun lalu. Di antara yang dihukum ada penyanyi opera sekaligus aktivis Paata Burchuladze, bersama beberapa politisi oposisi.
Tuduhan berat di tengah protes
Kejaksaan Georgia menyatakan para terdakwa bersalah atas sejumlah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan kelompok. Jaksa juga menyebut mereka secara terbuka menyerukan perubahan kekerasan atas tatanan konstitusional Georgia dan penggulingan pemerintahan.
Dalam penjelasannya, kejaksaan mengatakan para terdakwa memutuskan untuk mengorganisasi tindakan kekerasan kelompok. Mereka juga dituduh merusak properti pemerintah, membakar, dan mendirikan barikade secara ilegal selama protes.
Pada malam pemungutan suara 4 Oktober, polisi antihuru-hara membubarkan demonstran dengan semprotan merica dan meriam air. Aksi itu terjadi ketika sekelompok demonstran berupaya menerobos masuk ke istana kepresidenan di Tbilisi menjelang penutupan tempat pemungutan suara.
Hukuman berbeda untuk para terdakwa
Burchuladze dan empat terdakwa lain dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Empat orang lain menerima hukuman lima tahun, sementara satu orang dijatuhi hukuman dua tahun secara in absentia.
Media Georgia mengutip Burchuladze dan dua terdakwa lain yang menolak semua tuduhan itu sebagai absurd. Mereka juga mengatakan tidak menyesali apa pun.
Lima aktivis ditangkap pada malam kejadian itu, lalu sepuluh orang akhirnya didakwa. Putusan terbaru ini membuat kasus tersebut menjadi salah satu titik paling tajam dalam konflik politik Georgia.
Retakan politik yang belum tertutup
Gejolak itu tidak muncul di ruang hampa. Dua blok oposisi terbesar memboikot pemilu pada hari itu sebagai bagian dari kebuntuan panjang dengan Georgian Dream, partai yang berkuasa sejak 2012.
Tokoh oposisi ketika itu menyerukan “revolusi damai” melawan Georgian Dream. Mereka menuduh partai itu pro-Rusia dan otoriter, tuduhan yang semakin keras bergema di tengah polarisasi politik yang sudah lama membelah negara Kaukasus Selatan tersebut.
Unjuk rasa juga tidak berhenti setelah malam pemungutan suara. Warga telah berdemonstrasi setiap malam sejak November 2024, setelah pemerintah mengumumkan penghentian sementara pembicaraan aksesi ke Uni Eropa.
Keputusan itu memutus mendadak tujuan nasional yang sudah lama dipegang Georgia. Lawan-lawan pemerintah menilai langkah tersebut menunjukkan arah politik Tbilisi yang makin menjauh dari jalur Barat tradisional.
Kekhawatiran soal arah negara
Kritik terhadap pemerintah juga menguat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Para penentang Georgian Dream menilai ada dorongan yang makin besar untuk menarik Georgia kembali ke orbit Rusia.
Transparency International Georgia menyebut vonis terbaru ini memperlihatkan “pola hukuman yang jelas” untuk membungkam pihak-pihak yang menentang kebijakan pro-Rusia partai berkuasa. Direktur lembaga itu, Eka Gigauri, mengatakan hukuman tersebut menargetkan mereka yang membela masa depan demokratis Georgia secara damai.
Di satu sisi, pemerintah menegaskan tindakan keras terhadap kekerasan dalam protes. Di sisi lain, oposisi dan kelompok pemantau melihat putusan ini sebagai tanda bahwa tekanan terhadap lawan politik di Tbilisi terus meningkat.
