Pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung tidak hanya bergantung pada material dan alat berat. Di balik target penyelesaiannya, ada upaya memastikan para pekerja yang terlibat benar-benar memiliki kompetensi sesuai standar nasional.
Karena itu, Brantas Abipraya bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum, menggelar sertifikasi tenaga kerja konstruksi strategis jenjang 1–3 di lokasi Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menyasar sekitar 300 pekerja yang mengikuti asesmen secara langsung di lapangan pada 21 Mei 2026.
Sertifikasi berjalan tanpa menghentikan pekerjaan
Model asesmen onsite dipilih agar proses penilaian tetap berlangsung efektif tanpa mengganggu aktivitas pembangunan. Dengan cara ini, kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi bisa dipenuhi sementara pekerjaan konstruksi terus berjalan.
Peserta yang mengikuti sertifikasi berasal dari berbagai bidang kerja yang memang dibutuhkan dalam pembangunan gedung. Di antaranya Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana menegaskan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur pendidikan tidak hanya ditentukan oleh material dan teknologi. Menurut dia, kualitas sumber daya manusia yang bekerja di lapangan ikut menentukan hasil akhir pekerjaan.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa, 2 Juni 2026.
Dukungan untuk mutu, keselamatan, dan ketepatan waktu
Dian menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai. Sertifikasi disebut menjadi salah satu cara memastikan pekerja di garis depan pembangunan memenuhi standar nasional.
Program Sekolah Rakyat juga dipandang memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Karena itu, Brantas Abipraya menyatakan dukungan penuh terhadap sertifikasi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut sektor ini berkontribusi 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja.
Indro juga mengingatkan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bagi dia, sertifikasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaminan mutu bagi infrastruktur yang dibangun.
Kebutuhan tenaga kerja masih besar
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kebutuhan tenaga kerja untuk agenda pembangunan infrastruktur pada 2026 diperkirakan mencapai 37.356 orang. Jumlah itu terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Pada sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, kebutuhan tenaga kerja konstruksi diproyeksikan mencapai 13.522 orang. Data itu menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kerja bersertifikat tetap menjadi kebutuhan penting di tengah percepatan proyek.
Indro menyampaikan apresiasi atas sinergi Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Brantas Abipraya yang menjalankan sertifikasi dengan metode onsite. Menurut dia, pola tersebut efektif karena mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi tanpa mengganggu pekerjaan di lapangan.
Melalui langkah ini, Brantas Abipraya menegaskan fokus pada penguatan kompetensi sumber daya manusia konstruksi. Sertifikasi yang sesuai SKKNI menjadi bagian dari upaya mendukung tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan berdaya saing untuk menopang target pembangunan yang lebih luas.
Source: www.viva.co.id
