Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi dibangun dalam skema lintas sektor bernilai total Rp 1,06 triliun. Kesepakatan ini tidak hanya menyentuh urusan perdagangan dan investasi, tetapi juga merambah ketenagakerjaan, pariwisata, serta penguatan kemitraan antardaerah.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4). Kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun dan diarahkan untuk segera diterjemahkan menjadi program konkret di masing-masing daerah.
Sinergi dari pemerintah hingga dunia usaha
Nilai Rp 1,06 triliun dalam kerja sama ini berasal dari beberapa lapisan kolaborasi, bukan dari satu jalur saja. Di level pemerintah provinsi melalui organisasi perangkat daerah, tercatat kerja sama senilai Rp 138,56 miliar yang melibatkan OPD dari dua provinsi.
Sejumlah OPD yang masuk dalam skema ini antara lain Dinas Ketahanan Pangan, DPMPTSP, Disperindag, Disnakertrans, dan Disparekraf. Komposisi itu menunjukkan bahwa arah kerja sama memang ditujukan pada sektor-sektor yang dekat dengan kebutuhan ekonomi daerah dan pelayanan publik.
BUMD jadi porsi terbesar
Kontribusi terbesar dalam paket kerja sama ini datang dari badan usaha milik daerah dengan nilai Rp 696,2 miliar. Sejumlah BUMD yang terlibat antara lain PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Jateng Petro Energi (JPEN), PT Pembangunan Aceh (PEMA), Bank Jateng, dan Bank Syariah Aceh.
Keterlibatan BUMD memperlihatkan bahwa kolaborasi ini tidak berhenti pada komitmen antarpemerintah. Skema tersebut juga diarahkan untuk membangun jejaring bisnis yang lebih produktif dan saling menguatkan di dua provinsi.
Swasta dan kabupaten ikut masuk skema
Di luar pemerintah dan BUMD, sektor swasta juga mendapat ruang dalam kerja sama ini. Kadin dan Hipmi dari Jawa Tengah dan Aceh menjalankan kemitraan bernilai Rp 230 miliar.
Selain itu, kolaborasi juga menjangkau level lokal melalui kerja sama antarkabupaten. Klaten dan Gayo Lues menjalin sinergi senilai Rp 1 miliar yang mencakup pariwisata, budaya, dan industri.
Ahmad Luthfi sebut kolaborasi ini sebagai langkah awal
Ahmad Luthfi menilai pola kerja sama tersebut sebagai praktik nyata dari konsep collaborative government. Ia menyebut model itu berbasis business to business serta melibatkan OPD, BUMD, dan organisasi dunia usaha seperti Kadin dan Hipmi.
“Nilai Rp 1,06 triliun ini adalah potensi awal yang akan terus kita kembangkan bersama di wilayah masing-masing,” ujar Ahmad Luthfi. Pernyataan itu menegaskan bahwa nilai kerja sama dipandang sebagai titik awal, bukan batas akhir pengembangan ekonomi antardaerah.
Menurut Ahmad Luthfi, pola seperti ini juga memberi ruang bagi daerah untuk saling melengkapi. Prinsip saling menguntungkan menjadi dasar agar masing-masing wilayah bisa tumbuh lebih mandiri secara fiskal.
Aceh melihat peluang di perdagangan dan penguatan aparatur
Muzakir Manaf menyambut kerja sama tersebut dan menilai Jawa Tengah memiliki kapasitas kuat dalam sumber daya serta tata kelola pemerintahan. Ia juga menyoroti posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar.
Muzakir berharap hubungan ini bisa memberi dorongan besar bagi pembangunan Aceh, terutama di bidang perdagangan dan penguatan aparatur. Ia menekankan pentingnya komunikasi antarpihak agar tindak lanjut kerja sama berjalan efektif dan hasilnya cepat terlihat di lapangan.
Dengan komposisi yang melibatkan pemerintah, BUMD, dunia usaha, hingga level kabupaten, kerja sama Jateng dan Aceh ini menempatkan sektor ekonomi sebagai penggerak utama. Arah kolaborasinya kini tinggal menunggu implementasi program di masing-masing daerah agar nilai Rp 1,06 triliun tersebut benar-benar bergerak dalam aktivitas nyata.
Source: berlianmedia.com
