Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini memiliki susunan baru yang menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di posisi paling penting. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin forum yang akan menentukan arah penyelesaian persoalan pembiayaan proyek Whoosh.
Perubahan ini menjadi sorotan karena komite tersebut memegang peran langsung dalam mengawal isu cost overrun yang selama ini menjadi perhatian utama. Lewat komite itu, pemerintah memiliki jalur keputusan yang lebih tegas untuk menyepakati langkah yang harus diambil ketika ada kenaikan atau perubahan biaya proyek.
Mandat komite lebih terarah
Nama AHY masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Aturan itu ditetapkan Prabowo pada 12 Mei 2026.
Dalam perubahan Pasal 3A ayat (2), ketua komite dijabat oleh menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Ketentuan ini menandai penyesuaian struktur pengambilan keputusan di level pemerintah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Susunan pejabat yang terlibat
Wakil ketua komite dijabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Artarto. Di bawahnya, komite diisi pejabat lintas kementerian dan lembaga agar keputusan terkait proyek tidak hanya bertumpu pada satu bidang.
Anggota komite terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Selain itu, ada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Komposisi itu juga memuat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani. Kehadiran para pejabat dari sektor keuangan, transportasi, investasi, pertanahan, hingga BUMN menunjukkan persoalan Whoosh dibahas dalam forum yang lebih luas.
Fokus pada biaya dan kewajiban perusahaan patungan
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diberi mandat untuk menyepakati atau menetapkan langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan biaya proyek. Fokus utamanya adalah penyelesaian kewajiban perusahaan patungan saat muncul persoalan cost overrun.
Komite ini juga berwenang menetapkan bentuk dukungan pemerintah untuk menutup bagian kewajiban perusahaan patungan. Karena itu, komite menjadi instrumen penting dalam menentukan arah penyelesaian masalah pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sebelum AHY, kursi ketua komite dipegang Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Pergantian itu memperlihatkan adanya penyesuaian peran di tingkat pemerintah dalam menangani proyek yang sejak awal menyimpan perhatian besar pada pembiayaan dan pembagian tanggung jawab.
Source: www.beritasatu.com
