Di atas kertas, APBD Jawa Timur berada pada level yang sangat besar. Namun ukuran yang lebih penting bukan hanya seberapa tinggi angkanya, melainkan seberapa jauh anggaran itu benar-benar mengubah hidup warga melalui layanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan yang lebih terasa.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena APBD Jawa Timur konsisten bergerak di kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kapasitas fiskal sebesar itu, provinsi ini punya ruang luas untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada 2023, APBD Jawa Timur berada di kisaran Rp31 triliun. Setahun kemudian, angkanya naik menjadi sekitar Rp33,27 triliun, lalu mencapai sekitar Rp35,92 triliun melalui perubahan anggaran, sebelum ditetapkan sebesar Rp30,23 triliun untuk 2025.
Besarnya anggaran itu menempatkan Jawa Timur dalam kelompok daerah dengan kemampuan fiskal terbesar di Indonesia. Posisi tersebut membuat provinsi ini tetap menjadi salah satu motor pembangunan nasional, tetapi modal fiskal hanya bernilai jika bisa diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
Belanja besar, hasilnya tetap ditentukan cara kerja
Realisasi belanja daerah Jawa Timur pada 2023 mencapai sekitar Rp34,28 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp21,95 triliun atau lebih dari 64 persen terserap untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal tercatat sekitar Rp2,69 triliun atau sekitar 8 persen dari total belanja.
Di sisi lain, alokasi pendidikan mencapai sekitar Rp7,96 triliun atau sekitar 27,3 persen dari total anggaran. Sektor kesehatan menerima sekitar Rp4,76 triliun atau sekitar 16,3 persen, yang menunjukkan perhatian pada layanan dasar.
Namun, komposisi anggaran yang besar belum otomatis menghasilkan dampak yang besar pula. Efektivitas pembangunan tetap bergantung pada perencanaan, ketepatan sasaran, pelaksanaan program, dan apakah manfaatnya benar-benar merata.
Ukuran keberhasilan mulai bergeser
Selama ini, keberhasilan APBD sering dibaca lewat serapan belanja dan capaian administrasi keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih secara konsisten memang menunjukkan tata kelola keuangan yang baik.
Meski begitu, pembangunan tidak berhenti pada laporan keuangan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anggaran publik mampu menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, memperbaiki akses infrastruktur, dan menaikkan kualitas hidup keluarga.
Karena itu, APBD Jawa Timur semakin tepat dipandang sebagai alat untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar angka besar dalam dokumen tahunan. Masyarakat tentu lebih membutuhkan layanan yang membaik dan pembangunan yang merata daripada pencapaian administratif semata.
Kemiskinan turun, tetapi tantangan belum kecil
Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur memang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 3,84 juta jiwa atau sekitar 9,5 persen dari total penduduk.
Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sekitar 3,88 persen. Angka itu memperlihatkan adanya perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa masih ada banyak warga yang rentan secara ekonomi.
Selama APBD Jawa Timur berada pada kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun per tahun, penurunan kemiskinan memang tetap terlihat. Akan tetapi, tingkat kemiskinan yang masih berada pada kisaran satu digit tinggi menunjukkan bahwa kebijakan yang berkelanjutan dan lebih tepat sasaran masih dibutuhkan.
Perbandingan daerah memberi pelajaran
Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa anggaran besar penting, tetapi bukan satu-satunya penentu. DKI Jakarta memiliki APBD terbesar di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada di atas Rp80 triliun, dan tingkat kemiskinannya berada pada kisaran 4 persen.
Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mampu menjaga tingkat kemiskinan pada kisaran 7 hingga 8 persen. Sementara Jawa Tengah, yang memiliki karakter ekonomi dan demografi relatif dekat dengan Jawa Timur, masih menghadapi tingkat kemiskinan di atas 9 persen.
Gambaran itu menunjukkan bahwa hasil pembangunan juga ditentukan oleh kualitas kebijakan, efektivitas program, karakteristik wilayah, struktur ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan kata lain, APBD yang besar memberi peluang, tetapi hasilnya tetap bergantung pada cara anggaran digunakan.
Tantangan terbesar ada pada manfaat yang terasa
Bagi Jawa Timur, pekerjaan utama bukan hanya menjaga besarnya anggaran, melainkan memastikan kapasitas fiskal itu mampu memperkecil ketimpangan dan memperluas manfaat pembangunan. Selama fokus masih dominan pada serapan anggaran dan laporan administrasi, ukuran keberhasilan akan tetap sempit.
Yang lebih menentukan adalah berapa banyak kemiskinan yang berhasil ditekan, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa luas infrastruktur dasar menjangkau desa serta keluarga. Di titik itulah APBD benar-benar diuji sebagai instrumen kesejahteraan rakyat.
Dengan kekuatan fiskal yang besar, Jawa Timur memiliki ruang untuk menunjukkan bahwa anggaran daerah bukan sekadar dokumen tahunan. Anggaran itu dituntut kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang lebih nyata.
Source: www.harianjatim.com-
-
-
-
