Perubahan pola belanja negara mulai diarahkan Kementerian Keuangan agar dorongan APBN ke ekonomi tidak lagi menunggu penyerapan besar di penghujung tahun. Pemerintah ingin belanja berjalan lebih rata sejak awal periode sehingga stimulus fiskal bisa lebih cepat dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa realisasi belanja negara pada kuartal I-2026 telah mencapai Rp815 triliun. Nilai itu setara 21,2 persen dari total pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun, sehingga pemerintah menilai mesin fiskal sudah mulai bergerak lebih awal.
Belanja tidak lagi ditumpuk di akhir tahun
Juda menjelaskan bahwa pola lama yang menjadikan Triwulan IV sebagai puncak penyerapan sedang diubah. Dalam acara Kick Off PINISI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, ia menegaskan bahwa pemerintah ingin distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.
“Dulunya di Triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan,” ujar Juda Agung. Arah baru ini menempatkan belanja negara agar tetap aktif sejak awal, bukan menunggu momentum akhir periode anggaran.
Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran bergerak lebih seimbang, dengan kisaran 21 persen pada Triwulan I, lalu 26 persen pada Triwulan II, dan 26 persen pada Triwulan IV. Pola tersebut menunjukkan upaya menjaga APBN tetap memberi dorongan secara berkelanjutan.
Serapan kuartal I melaju lebih cepat dari tahun lalu
Kinerja belanja negara pada kuartal I-2026 tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Secara tahunan, realisasinya naik 31,4 persen, jauh di atas pertumbuhan pada kuartal yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,4 persen.
Pada periode sebelumnya, serapan belanja negara tercatat Rp620,3 triliun dari total pagu APBN 2025. Perbandingan itu memperlihatkan akselerasi penyerapan yang cukup kuat, sekaligus menandakan pemerintah lebih agresif mendorong perputaran ekonomi sejak awal tahun.
Dorongan ini juga diharapkan membuat aktivitas di daerah ikut bergerak lebih cepat. Ketika belanja negara tidak tertahan di periode akhir, efeknya diharapkan lebih cepat masuk ke berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada belanja pemerintah.
Penerimaan ikut menguat, defisit masih terjaga
Di tengah percepatan belanja, kinerja penerimaan negara juga menunjukkan pergerakan positif. Pendapatan negara yang berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta cukai tercatat naik 10,5 persen.
Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pada kuartal pertama berada di level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka itu masih mencerminkan posisi fiskal yang dipantau ketat meski belanja negara dipacu lebih cepat.
Juda menilai kombinasi percepatan belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat yang masih kuat memberi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Dari sisi fiskal, kondisi tersebut dianggap memberi ruang untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global.
Pemerintah membidik pertumbuhan 5,5% lebih awal
Dengan ritme belanja yang lebih cepat, pemerintah optimistis ekonomi pada Triwulan I dapat tumbuh 5,5%. Harapan itu bertumpu pada penguatan permintaan domestik yang didorong oleh APBN yang lebih cepat mengalir ke perekonomian.
Kementerian Keuangan memandang konsistensi penyerapan anggaran menjadi faktor penting agar dorongan fiskal tidak mengendur pada kuartal berikutnya. Jika belanja tetap tersebar merata, APBN dapat terus menopang ekonomi tanpa harus menunggu lonjakan besar di akhir tahun anggaran.
Realisasi belanja yang telah melampaui seperlima total APBN pada kuartal I memberi gambaran bahwa kebijakan fiskal kini bergerak lebih agresif sejak awal. Pemerintah berharap pola ini menjaga daya dorong APBN terhadap ekonomi nasional sepanjang 2026 secara lebih stabil dan merata.
