Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bank bjb di Bale Pakuan, Bandung, menjadi momen penting bagi arah pengelolaan bank daerah tersebut. Salah satu keputusan yang paling menyita perhatian adalah masuknya Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama setelah disetujui pemegang saham dalam rapat yang digelar Selasa (28/4/2026).
Penetapan itu muncul di tengah dorongan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperkuat jajaran bank bjb dengan figur yang dinilainya punya integritas. Dedi, yang berperan sebagai pemegang saham pengendali, menilai pengawasan bank daerah perlu ditopang orang-orang yang bisa mengawal keputusan strategis perusahaan secara serius.
Integritas jadi alasan utama
Dedi Mulyadi menyebut pertimbangannya dalam merekomendasikan jajaran baru bank bjb sangat sederhana, yakni integritas. Dalam keterangan tertulis pada Selasa (28/4/2026), ia mengatakan, “Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penunjukan Susi bukan hanya soal pengisian jabatan komisaris. Kehadirannya juga diposisikan sebagai bagian dari upaya menghadirkan masukan strategis dalam proses pengambilan keputusan di tubuh bank daerah tersebut.
Nama Susi Pudjiastuti sendiri sudah sangat dikenal publik sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kini, nama itu masuk ke struktur pengawasan bank bjb setelah pemegang saham menyetujui perubahan komposisi pengurus dalam RUPST.
Sejumlah keputusan strategis ikut disetujui
RUPST bank bjb tidak berhenti pada persoalan susunan pengurus. Pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar Rp 900 miliar, atau setara Rp 85,54 per lembar saham.
Selain itu, rapat mengesahkan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk periode tahun berjalan. Keputusan ini menjadi bagian dari agenda tata kelola rutin yang lazim dibahas dalam rapat umum tahunan perusahaan terbuka.
Agenda lain yang disetujui adalah pengkinian Rencana Aksi Pemulihan atau Recovery Plan perseroan. Dokumen tersebut penting untuk memastikan bank bjb tetap memiliki kesiapan langkah bila menghadapi situasi yang menuntut pemulihan stabilitas atau kinerja.
Anggaran dasar ikut diselaraskan
Pemegang saham juga menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan. Penyesuaian itu berkaitan dengan posisi bank bjb sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK, sehingga struktur perusahaan perlu diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa rapat tahunan kali ini membahas lebih dari sekadar siapa yang menempati kursi pengurus. Pemegang saham juga menata fondasi kelembagaan agar bank bjb bisa bergerak mengikuti perkembangan peran bisnisnya.
Belum langsung berlaku
Meski susunan baru sudah diputuskan dalam RUPST, perubahan itu belum otomatis efektif. Seluruh pengurus baru masih harus menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Setelah itu, para pengurus juga wajib melalui uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Tahap tersebut menjadi syarat penting sebelum jabatan resmi dijalankan dalam struktur perseroan.
Dengan komposisi pengurus baru, pembagian dividen, pembaruan recovery plan, dan perubahan anggaran dasar, rapat bank bjb kali ini memuat agenda yang berdampak langsung pada arah tata kelola perusahaan. Keputusan-keputusan itu memperlihatkan dorongan pemegang saham untuk memperkuat pengawasan sekaligus menyiapkan bank daerah tersebut menghadapi kebutuhan bisnis ke depan.
