Penerapan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial membuat Kementerian Sosial mulai memilah penerima dengan ukuran yang lebih rinci. Lewat skema ini, posisi ekonomi warga dibaca dari lapisan terbawah hingga teratas agar bantuan tidak lagi berhenti pada gambaran umum.
Langkah tersebut diarahkan supaya bansos pada 2026 lebih tepat sasaran, lebih merata, dan lebih transparan. Dengan acuan yang lebih terukur, pemerintah ingin menekan risiko bantuan jatuh ke kelompok yang tidak masuk prioritas.
Cara kerja desil dalam bansos
Desil membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok ekonomi. Dasar pembacaannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dipakai untuk melihat posisi kesejahteraan warga.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan seseorang. Karena itu, kelompok dengan angka desil paling rendah akan lebih dulu diprioritaskan sebagai penerima bantuan sosial.
Pendekatan ini juga membuat proses seleksi tidak lagi bergantung pada perkiraan kasar. Pemerintah dapat menilai kelayakan penerima berdasarkan kategori yang lebih jelas dan bisa diverifikasi.
Kelompok yang masuk prioritas
Dalam pembagian yang digunakan, Desil 1 berada pada kategori sangat miskin. Kelompok ini menjadi sasaran utama karena dinilai paling membutuhkan dukungan bantuan sosial.
Setelah itu, Desil 2 masuk kategori rentan miskin. Adapun Desil 3 dan Desil 4 berada pada kelompok hampir miskin yang masih termasuk fokus perhatian penyaluran bantuan.
Di atasnya, Desil 5 dan Desil 6 sudah masuk kelas menengah. Sementara Desil 7 hingga Desil 9 tergolong menengah ke atas, dan Desil 10 menempati posisi paling sejahtera.
Dari susunan itu, fokus utama bantuan jatuh pada Desil 1 sampai Desil 4. Desil 5 masih memiliki peluang, tetapi jauh lebih terbatas, sedangkan Desil 6 ke atas tidak lagi menjadi prioritas karena dianggap relatif lebih stabil secara ekonomi.
Siapa yang berpeluang naik dan siapa yang terdorong keluar
Skema baru ini membuat rumah tangga yang paling rentan memiliki peluang lebih besar untuk tetap masuk daftar bantuan. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi ekonomi lebih kuat akan terdorong keluar dari daftar prioritas bila data menunjukkan mereka sudah lebih mampu.
Pemerintah menempatkan 40 persen masyarakat terbawah sebagai sasaran utama penyaluran bantuan. Dengan pola ini, keluarga miskin dan rentan miskin diharapkan lebih cepat terjangkau oleh perlindungan sosial.
Dua program yang mengikuti acuan ini adalah Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Keduanya diarahkan agar bantuan benar-benar masuk ke rumah tangga yang memang membutuhkan.
Mengapa perubahan ini dianggap penting
Kemensos menempatkan akurasi data sebagai kunci utama dalam perbaikan bansos. Jika data semakin presisi, risiko bantuan bocor ke kelompok yang bukan prioritas bisa ditekan.
Perubahan ini juga terkait dengan upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Posisi ekonomi warga kini tidak hanya dilihat dari label umum, tetapi dari desil yang menggambarkan kondisi secara lebih detail.
Dengan cara kerja seperti itu, pemerintah ingin memastikan bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Perbaikan distribusi ini menjadi bagian dari penajaman arah kebijakan perlindungan sosial.
Cara mengecek status desil
Masyarakat dapat memeriksa status desil melalui kanal resmi Kemensos dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Pengecekan ini disediakan agar warga bisa memastikan apakah data mereka sudah tercatat dalam sistem.
Pemeriksaan juga bisa dilakukan lewat situs cekbansos.kemensos.go.id. Pengguna hanya perlu memasukkan NIK sesuai KTP dan mengisi kode captcha untuk melihat informasi yang tersedia.
Selain itu, pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel. Setelah masuk menggunakan akun terdaftar, pengguna bisa melihat kategori desil pada menu profil.
Jika NIK sudah valid dan tercatat dalam sistem, informasi seperti nama, status desil, dan jadwal pencairan bantuan akan muncul otomatis. Mekanisme ini memberi ruang bagi warga untuk memantau data secara mandiri tanpa harus menunggu informasi dari pihak lain.
Dengan penerapan desil, seleksi penerima bantuan sosial memasuki tahap yang lebih ketat dan berbasis data. Posisi dalam sistem ini akan menentukan apakah seorang warga tetap masuk prioritas atau bergeser keluar dari daftar utama penerima bantuan sosial.
