Panggung ekonomi kurban pada Idul Adha 1447H/2026 diperkirakan bergerak sangat besar. Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef memproyeksikan nilai transaksi simulasi mikro hewan kurban mencapai Rp26,89 triliun.
Angka itu menggambarkan lebih dari sekadar belanja hewan kurban. Nilai tersebut juga mencerminkan perputaran ekonomi dari pembelian hingga penyaluran daging ke masyarakat, sehingga kurban dipandang memiliki dampak yang luas pada sisi ekonomi dan pangan.
Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyampaikan proyeksi itu dalam diskusi daring di Jakarta, Senin malam, 25 Mei 2026. Menurut dia, skala transaksi tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang muncul pada momentum Idul Adha.
Jumlah hewan dan potensi daging
Indef memperkirakan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini mencapai 1,59 juta ekor. Komposisinya terdiri atas 493 ribu ekor sapi serta 1,09 juta kambing atau domba.
Dari total itu, estimasi daging kurban yang dapat terdistribusi mencapai 99.290 ton. Nur menilai volume tersebut cukup besar untuk membantu pemenuhan protein hewani masyarakat, meski penyebarannya belum merata.
Ia juga menjelaskan bahwa 99.290 ton daging kurban itu setara dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi Indonesia selama 2,5 hari. Hitungan tersebut menunjukkan besarnya potensi pangan yang dapat muncul dari ibadah kurban bila distribusinya berjalan efektif.
Ketimpangan distribusi yang mencolok
Di balik proyeksi yang besar, Nur menyoroti ketimpangan pasokan antarwilayah. Ia menyebut kurban semestinya mendorong pemerataan, tetapi data yang ada justru memperlihatkan konsentrasi sangat kuat di wilayah tertentu.
Jawa tercatat mengalami surplus ekstrem senilai Rp21,42 triliun, setara 79,67 persen pangsa nasional. Sementara itu, Papua hanya mencatat Rp0,11 triliun atau 0,41 persen, dan Maluku Rp0,03 triliun atau 0,10 persen, yang menunjukkan defisit pasokan di dua wilayah tersebut.
Nur menilai kondisi itu menunjukkan jurang distribusi ekonomi kurban di Indonesia masih sangat lebar. Bahkan, ketimpangan tersebut disebut lebih tinggi dibanding struktur ekonomi makro secara keseluruhan.
Karena itu, Indef mendorong perumusan kebijakan realokasi distribusi kurban dari Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih minus. Upaya pemerataan dinilai perlu dibahas lebih jelas agar manfaat ekonomi kurban tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang sudah kuat.
Prinsip lokal tetap dijaga
Meski pemerataan menjadi perhatian, Nur menegaskan bahwa distribusi kurban lintas wilayah tetap harus mengikuti prinsip fiqih “aulawiyat”. Prinsip itu menempatkan lingkungan lokal dan tetangga terdekat sebagai prioritas utama dalam pembagian kurban.
Menurut dia, pengiriman daging ke wilayah yang kekurangan tidak boleh menghilangkan esensi kurban sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial di sekitar penerima. Karena itu, pengaturan distribusi harus tetap menjaga keseimbangan antara pemerataan dan makna komunal ibadah tersebut.
Pengolahan daging bisa perluas jangkauan
Nur juga melihat peluang dari inovasi pengolahan daging kurban agar distribusinya lebih luas dan tahan lama. Ia menilai daging tidak selalu harus dibagikan dalam keadaan segar, karena bentuk itu lebih mudah rusak dan sulit dikirim ke wilayah yang jauh.
Menurut dia, daging bisa disimpan dalam bentuk beku atau frozen. Opsi lain adalah mengolahnya menjadi kornet atau rendang kaleng supaya masa simpannya lebih panjang dan lebih mudah menjangkau daerah yang membutuhkan.
Ia menambahkan, daging segar bisa membusuk hanya dalam hitungan jam. Sebaliknya, produk olahan memberi ruang distribusi yang lebih luas tanpa mengabaikan kebutuhan logistik dan ketahanan pangan.
Source: www.viva.co.id
