Pemerintah bersiap memperketat arus manfaat dari sumber daya alam lewat skema ekspor satu pintu. Kebijakan ini diposisikan sebagai cara agar kekayaan alam Indonesia tidak terus menjadi keuntungan yang mengalir keluar, melainkan lebih banyak tinggal dan bekerja untuk kepentingan rakyat di dalam negeri.
Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pandangannya, negara perlu mengambil kendali yang lebih kuat atas ekspor sumber daya alam supaya hasil pengelolaannya tidak berhenti di angka perdagangan luar negeri saja.
Kendali ekspor untuk menutup kebocoran manfaat
Prabowo menilai selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam masih banyak mengalir ke luar negeri. Karena itu, pemerintah memilih menata ekspor melalui satu pintu agar aliran manfaat ekonomi bisa lebih tertahan di dalam negeri.
Arah kebijakan itu juga menunjukkan upaya menutup celah kebocoran manfaat dari kekayaan alam nasional. Pemerintah ingin memastikan hasil dari sektor ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Prabowo, negara tidak boleh membiarkan sumber daya alam hanya menjadi catatan dalam perdagangan internasional. Ia menekankan bahwa kekayaan alam harus memberi hasil yang lebih besar bagi rakyat di dalam negeri.
Hilirisasi dan industrialisasi jadi tumpuan
Selain pengetatan ekspor, Prabowo menyoroti pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi. Ia menyebut hilirisasi sebagai jalur penting untuk menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Dengan pendekatan itu, pengolahan di dalam negeri ditempatkan sebagai langkah utama sebelum produk masuk ke pasar ekspor. Pola ini membuat Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga menangkap nilai ekonomi yang lebih besar.
Prabowo juga menekankan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Kebijakan ini diarahkan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional tidak cepat keluar dari sistem ekonomi domestik.
Ekonomi menurut Pancasila
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut prinsip ekonomi yang egaliter dan berpihak pada kepentingan rakyat sebagai dasar penting dalam kebijakan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi sudah digariskan oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.
Di dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai salah satu alat penting. Prabowo menyebut koperasi dapat membantu rakyat keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
UMKM dan desa ikut diperkuat
Di luar sektor sumber daya alam, Prabowo menempatkan usaha kecil dan menengah sebagai bagian penting dari agenda pemerataan. Ia memandang UMKM memiliki peran besar dalam membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Desa juga disebut perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Arah ini menunjukkan bahwa pemerataan tidak boleh hanya bertumpu pada kota besar, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi di tingkat lokal.
Pemerintah, menurut Prabowo, ingin agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka makro. Hasil pembangunan harus hadir lebih dekat dan menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat secara langsung.
Tujuan akhirnya adalah keadilan sosial
Pada akhirnya, Prabowo menegaskan bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan bersama, bukan dipisahkan.
Dalam konteks itu, skema ekspor sumber daya alam satu pintu bukan sekadar urusan administrasi perdagangan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar kekayaan alam benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Source: www.viva.co.id
