Sorotan terhadap Dadan Hindayana tak berhenti pada pencopotan dirinya dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional. Di sepanjang masa jabatannya, sederet pernyataan, kebijakan, dan pengadaan barang di BGN terus memicu perdebatan publik.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2026 itu datang setelah pemerintah melakukan evaluasi atas tata kelola dan kualitas program Makan Bergizi Gratis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut evaluasi menemukan persoalan kedisiplinan terhadap SOP, tata kelola, dan mutu makanan yang diterima penerima manfaat.
Kasus yang paling keras menyita perhatian adalah dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Dalam rapat bersama DPR pada November 2025, Dadan mengungkap ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak, terdiri dari 636 orang rawat inap dan 11.004 orang rawat jalan.
Angka tersebut memperkuat kritik terhadap pengawasan keamanan pangan di lapangan. BGN kemudian menyatakan sudah memperketat SOP, meningkatkan pengawasan dapur MBG, memberi sanksi kepada mitra yang melanggar, dan menghentikan operasional sejumlah SPPG yang terkait kasus keracunan.
Polemik dari menu sampai distribusi
Jauh sebelum persoalan keracunan mencuat besar, BGN sudah beberapa kali menuai kritik dari sisi konsep program. Pada Januari 2025, Dadan mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam MBG.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman pangan lokal dan di sejumlah wilayah, terutama Indonesia Timur, ulat sagu serta beberapa jenis serangga memang sudah lama dikonsumsi. Usulan itu memicu perdebatan karena sebagian pihak menilainya sebagai bentuk penghargaan terhadap kearifan lokal, sementara yang lain menganggapnya tidak sejalan dengan bayangan masyarakat terhadap makan bergizi yang dibiayai negara.
Sorotan lain muncul saat Ramadan 2025, ketika MBG tetap berjalan di tengah banyak siswa yang berpuasa. BGN lalu mengubah mekanisme distribusi dengan membolehkan makanan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka.
Namun, kritik tetap muncul karena isi paket di lapangan disebut tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran awal. Jika semula disebut akan berisi susu, telur rebus, kurma, buah-buahan, dan makanan tahan lama lainnya, sebagian penerima justru mendapat sereal instan, roti, serta dua butir kurma.
Pernyataan pribadi yang ikut memicu reaksi
Dadan juga sempat menjadi sorotan karena cerita pribadinya soal konsumsi susu. Dalam sebuah acara di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, pada 25 Mei 2025, ia bercerita minum sekitar dua liter susu per hari dan mengaitkannya dengan tinggi badan kedua anaknya yang disebut lebih dari 180 sentimeter.
Pernyataan itu menuai kritik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi ekonomi banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan harian. Dadan kemudian menjelaskan bahwa cerita tersebut merupakan pengalaman pribadi, bukan kebijakan resmi MBG.
Belanja operasional yang ikut disorot
Selain menu dan distribusi, kebijakan pengadaan barang di lingkungan BGN juga menjadi bahan perbincangan. Yang paling besar mencuri perhatian adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik untuk operasional Kepala SPPG yang beredar luas pada April 2026.
Dadan mengakui pengadaan itu merupakan bagian dari anggaran 2025 untuk mendukung mobilitas petugas MBG di lapangan. Realisasinya mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
Nilai anggaran tersebut memunculkan kritik karena disebut sangat besar. Berdasarkan harga e-katalog sekitar Rp49,95 juta per unit, pengadaan 25.000 unit diperkirakan mencapai sekitar Rp1,24 triliun, sedangkan realisasi 21.801 unit setara sekitar Rp1,08 triliun.
Sorotan tidak berhenti di motor listrik. Pengadaan semir dan sikat sepatu senilai sekitar Rp1,5 miliar juga ikut dipersoalkan karena barang itu disebut masuk sebagai perlengkapan pendidikan dan pelatihan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.
Wacana ke luar negeri yang dinilai tak pas waktu
Menjelang akhir masa jabatannya, Dadan kembali memantik kritik lewat wacana perluasan MBG ke Arab Saudi. Gagasan itu disampaikan setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah dan disebut mendapat respons positif dari para siswa di sana.
Dadan bahkan menyebut Sekolah Indonesia Jeddah berpotensi menjadi lokasi percontohan pertama MBG di luar negeri jika mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai usulan itu tidak sejalan dengan tujuan utama MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.
Kritik makin menguat setelah muncul perhitungan bahwa program tersebut berpotensi menjangkau sekitar 1.400 siswa Indonesia di Arab Saudi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp132 juta per hari. Di tengah masalah kualitas makanan, pengawasan, dan kasus keracunan di dalam negeri, wacana itu dianggap terlalu jauh dari prioritas utama program.
Pergantian pimpinan BGN kini menjadi penanda bahwa evaluasi pemerintah tidak hanya menyasar hasil program, tetapi juga tata kelola yang mengiringinya. Nanik Sudaryati Deyang masuk menggantikan Dadan saat beban polemik MBG masih menumpuk di banyak sisi.
Source: www.suara.com
