Gerakan penurunan angka kematian ibu kini tidak lagi diposisikan sebagai urusan sektor kesehatan semata. Di Banyuwangi, langkah itu diikat lewat deklarasi Gerakan Bersama Penurunan AKI yang melibatkan banyak pihak dan menempatkan layanan ibu sebagai prioritas yang harus dikerjakan bersama.
Pernyataan itu mengemuka saat deklarasi digelar di Pendopo Kabupaten Banyuwangi dan dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini. Kehadiran pejabat pusat dan daerah menunjukkan bahwa persoalan angka kematian ibu dipandang serius dan membutuhkan komitmen lintas sektor.
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati menegaskan bahwa penurunan AKI tidak bisa ditangani sendiri. Ia menyebut upaya itu harus berjalan secara lintas sektor, karena menyangkut sistem dan keterlibatan banyak pihak sekaligus.
Ratna juga mengingatkan bahwa penurunan AKI bukan semata program satu kementerian atau satu perangkat daerah. Dalam RPJPN, target lima tahun ke depan adalah menurunkan AKI nasional dari 189 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 122 per 100 ribu kelahiran hidup.
Menurut dia, target tersebut tidak mudah dicapai. Karena itu, gerakan yang dimulai di Banyuwangi diharapkan bisa menjadi inovasi yang dapat dicontoh daerah lain.
Dari sisi pemerintah daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jawa Timur Imam Hidayat menyampaikan terima kasih karena Banyuwangi dipilih sebagai titik awal deklarasi. Ia menegaskan bahwa keselamatan ibu harus menjadi prioritas utama dalam kerja bersama menurunkan angka kematian ibu dan anak.
Imam menyebut dukungan untuk agenda ini perlu datang dari berbagai unsur. Selain pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah, keterlibatan kader, tokoh masyarakat, keluarga, hingga lingkungan sekitar juga dibutuhkan agar upaya penurunan AKI berjalan lebih kuat.
Langkah Banyuwangi di layanan ibu
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan daerahnya terus berkomitmen menjalankan langkah penurunan AKI secara sinergis. Salah satu fokus utama Pemkab Banyuwangi adalah memperluas akses layanan kesehatan agar ibu lebih mudah memperoleh penanganan.
Selain layanan kesehatan, Pemkab Banyuwangi juga mendorong keterlibatan kader, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Mereka dilibatkan sebagai penggerak di lingkungan masing-masing untuk memberi edukasi dan meningkatkan literasi bagi calon ibu serta ibu hamil.
Ipuk mengakui persoalan AKI masih ada di Banyuwangi. Meski begitu, pemkab terus berupaya menekan kasus tersebut melalui berbagai langkah dan pelibatan banyak pihak.
Gerakan yang dideklarasikan di Banyuwangi menempatkan layanan ibu sebagai pintu awal perubahan yang lebih luas. Akses kesehatan yang merata, edukasi di lingkungan, dan penguatan peran keluarga menjadi bagian dari pola kerja yang dibangun untuk menekan AKI.
Dengan pendekatan itu, Banyuwangi kini menjadi salah satu ruang awal untuk menguji gerakan kolaboratif yang diharapkan memberi dampak lebih luas bagi Jawa Timur. Pola ini juga menegaskan bahwa keselamatan ibu tidak cukup ditopang fasilitas kesehatan, tetapi perlu dukungan dari jejaring sosial di sekitar ibu hamil.
Source: jatim.antaranews.com-
-
-
-
