Jawa Timur kini berada di pusat strategi baru Bank Indonesia untuk menahan tekanan harga pangan. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS karena dinilai punya modal kuat dari sisi produksi, distribusi, dan cadangan pangan.
Pilihan itu juga menandai perubahan arah kebijakan yang lebih luas. GPIPS tidak lagi hanya menekankan pengendalian harga jangka pendek, tetapi juga membenahi rantai pasok dari hulu sampai hilir agar stabilitas pangan lebih tahan terhadap ketidakpastian global.
Dari GNPIP ke GPIPS
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyebut GPIPS sebagai bentuk evolusi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Menurut dia, tantangan yang dihadapi kini lebih kompleks sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat dan program yang lebih terintegrasi.
Fokus GPIPS 2026 diarahkan ke penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi. Arah baru ini dirancang untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara lebih berkelanjutan.
Mengapa Jawa Timur dipilih
Data produksi 2025 menunjukkan Jawa Timur unggul di hampir seluruh komoditas pangan utama. Komoditas yang menonjol meliputi beras, jagung, cabai rawit, dan bawang merah.
Untuk padi, Jawa Timur tercatat sebagai penghasil terbesar di Indonesia dengan kontribusi 17,34% dari produksi nasional. Total produksi padi provinsi ini mencapai 10,57 juta ton.
Kekuatan serupa juga terlihat pada jagung dan cabai rawit. Jawa Timur menjadi produsen nomor satu nasional untuk kedua komoditas tersebut, sementara untuk bawang merah provinsi ini berada di posisi kedua tertinggi secara nasional.
Aida menilai kapasitas produksi itu membuat Jawa Timur menjadi tulang punggung program prioritas pemerintah 2026. Program tersebut menargetkan swasembada beras dan jagung dengan bertumpu pada besarnya pasokan dari daerah ini.
Jalur distribusi ke Indonesia timur
Peran Jawa Timur tidak berhenti pada produksi. Provinsi ini juga memegang posisi penting sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia dan dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, arus logistik pangan dari Jawa terhubung ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Posisi ini membuat Jawa Timur berfungsi sebagai pintu gerbang distribusi pangan bagi jutaan penduduk di kawasan timur.
Di sisi lain, kapasitas penyimpanan Bulog di Jawa Timur ikut menjadi pertimbangan. Gudang Bulog di provinsi ini mampu menampung 1,22 juta ton, setara 22,81% dari kapasitas gudang nasional.
Kombinasi tiga faktor itu (dominasi produksi, peran distribusi, dan cadangan pangan) membuat Jawa Timur dinilai paling siap untuk grand launching GPIPS. Bank Indonesia melihat provinsi ini sebagai titik awal yang tepat untuk mendorong pengendalian inflasi pangan yang lebih menyeluruh.
Penguatan kerja sama daerah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut peluncuran GPIPS di wilayahnya. Ia menilai langkah ini penting agar pangan sejahtera bisa memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Khofifah juga menyoroti keberadaan Etalase Pengendalian Inflasi atau EPI di tingkat kabupaten dan kota. Skema itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama antardaerah dalam melakukan mitigasi pengendalian harga.
Ia menambahkan, konektivitas pasar antarkabupaten dan antarkota masih terus dikomunikasikan secara intensif. Kerja sama lintas daerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat respons daerah terhadap tekanan inflasi pangan.
Dengan peluncuran GPIPS di Jawa Timur, arah pengendalian inflasi pangan kini bergerak ke pendekatan yang lebih terpadu. Provinsi ini diposisikan sebagai simpul penting karena memiliki produksi besar, jalur distribusi yang kuat, dan kapasitas cadangan pangan yang memadai.
Source: www.cnbcindonesia.com