Juni menjadi bulan yang dinanti banyak aparatur sipil negara karena pada periode itu pemerintah akan mencairkan gaji ke-13. Kebijakan ini kembali menjadi sorotan karena berdekatan dengan kebutuhan pendidikan anak yang biasanya meningkat menjelang tahun ajaran baru.
Penerima gaji ke-13 tidak hanya berasal dari satu kelompok pegawai. Hak ini juga berlaku untuk PNS, PPPK, CPNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pejabat negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Landasan pencairan dan alasan waktunya
Pencairan gaji ke-13 memiliki dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan hak tambahan bagi aparatur negara.
Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ASN dan unsur aparatur negara lain dalam pelayanan publik. Pemilihan Juni juga dinilai tepat karena berdekatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga bantuan ini diharapkan lebih membantu kebutuhan rumah tangga.
Siapa yang memperoleh penuh dan siapa yang proporsional
Meski sama-sama masuk daftar penerima, tidak semua pegawai mendapatkan gaji ke-13 dalam besaran penuh. Perlakuan proporsional diberikan kepada CPNS dan PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun.
Ketentuan serupa juga berlaku bila masa kerja pegawai kurang dari satu bulan sebelum 1 Juni 2026. Dalam situasi itu, gaji ke-13 dihitung mengikuti masa bakti yang sudah dijalani, bukan dibayarkan secara utuh.
Untuk CPNS, besaran yang diterima adalah 80 persen dari gaji pokok. Selain itu, CPNS tetap memperoleh tunjangan umum, tunjangan kinerja, dan fasilitas jabatan sesuai regulasi yang berlaku.
Komponen yang ikut dihitung
Gaji ke-13 tidak seragam untuk semua penerima karena nilainya mengikuti komponen penghasilan masing-masing. Perhitungan umumnya mencakup gaji pokok, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan jabatan, serta tunjangan kinerja.
Karakter lain dari gaji ke-13 adalah pembayarannya biasanya diberikan utuh. Artinya, komponen ini umumnya tidak dipotong iuran wajib seperti yang lazim terjadi pada gaji bulanan reguler.
Rentang nominal yang berbeda antarpegawai
Besaran gaji ke-13 bisa sangat bervariasi karena dipengaruhi status kepegawaian, jabatan, dan tunjangan yang melekat. Data estimasi yang beredar menunjukkan angka mulai dari sekitar Rp4,2 juta hingga lebih dari Rp31 juta.
Pada sejumlah kategori, estimasi berada di kisaran Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta. Ada juga kelompok lain yang diperkirakan menerima sekitar Rp6,5 juta sampai Rp7,8 juta, tergantung komponen yang melekat pada jabatan masing-masing.
Rentang lain disebut berada di kisaran Rp7,7 juta sampai Rp9 juta. Semakin tinggi jabatan dan tunjangan yang diterima, semakin besar pula nilai gaji ke-13 yang dibayarkan.
Faktor daerah ikut menentukan
Bagi CPNS yang bertugas di instansi daerah, besar tambahan penghasilan juga bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal itu sangat bergantung pada kemampuan APBD masing-masing daerah.
Kondisi tersebut membuat dua pegawai dengan status yang sama belum tentu menerima nominal yang sama. Perbedaan anggaran, jabatan, dan unsur tunjangan ikut membentuk besaran gaji ke-13 pada tiap instansi.
Dengan jadwal pencairan yang diperkirakan jatuh pada Juni, perhatian kini tertuju pada kesiapan administrasi di masing-masing satuan kerja. Informasi mengenai syarat penerima, perhitungan proporsional, dan komponen pembayaran menjadi kunci agar penyaluran gaji ke-13 berjalan sesuai aturan.
