Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap KoinP2P kini tidak hanya berhenti pada level perusahaan. Pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi juga ikut dipanggil karena otoritas ingin memastikan operasional tetap berjalan dan hak para pemberi pinjaman tetap terlindungi.
Di tengah proses hukum yang masih bergulir di Kejaksaan Tinggi Jakarta, OJK menegaskan bahwa penegakan hukum dan pengawasan sektor jasa keuangan harus berjalan beriringan. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan bahwa OJK menghormati serta mendukung langkah aparat sesuai ketentuan yang berlaku.
Tanggung jawab tidak hanya di pengurus
OJK menilai kelangsungan usaha KoinP2P bukan semata urusan pengurus perusahaan. Karena itu, pemegang saham diminta ikut memikul tanggung jawab agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
Otoritas juga meminta komitmen dari pengurus dan pemegang saham untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, terutama kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender. Fokus pengawasan diarahkan pada pemenuhan kewajiban tersebut di tengah penahanan pengurus oleh Kejati DK Jakarta.
Operasional dan tata kelola ikut diperiksa
Selain memanggil pemegang saham, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap operasional KoinP2P. Evaluasi itu mencakup infrastruktur, tata kelola, dan model bisnis perusahaan untuk melihat bagian yang perlu dibenahi.
Dari pemeriksaan itu, OJK dapat menginstruksikan perbaikan yang dianggap penting agar kegiatan usaha tetap berlangsung. Di luar itu, otoritas juga menjalankan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian utama pada lender dan pembiayaan bermasalah
Langkah pengawasan yang lebih intensif juga diarahkan pada penyelesaian kewajiban kepada lender. OJK menaruh perhatian pada penanganan pembiayaan bermasalah dan perbaikan fundamental lain yang dibutuhkan agar perlindungan konsumen tetap terjaga.
Di tengah situasi yang berkembang, otoritas ingin memastikan layanan kepada masyarakat tidak terhenti. Pada saat yang sama, pemenuhan hak para lender tetap menjadi bagian penting dari pengawasan yang dilakukan.
Sanksi siap dijatuhkan bila komitmen diabaikan
Agus menyebut OJK akan menempuh penegakan kepatuhan bila ada pihak yang terbukti melanggar atau tidak memenuhi komitmen. Sanksi administratif dapat dijatuhkan, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK juga membuka kemungkinan pemberian sanksi yang lebih tegas hingga pencabutan izin usaha bila pelanggaran tidak diselesaikan. Jika muncul dugaan tindak pidana, OJK akan menindaklanjutinya bersama aparat penegak hukum.
Aturan industri pinjol ikut diperketat
Kasus KoinP2P berjalan seiring dengan penguatan pengawasan industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi secara lebih luas. OJK memperketat regulasi melalui POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI untuk memperkuat kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
Aturan itu juga menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dibebankan kepada peminjam. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan pencairan pinjaman hanya ke rekening atas nama peminjam, memperkuat e-KYC dan credit scoring, serta menerapkan pengendalian internal agar transaksi fiktif tidak terjadi.
Seluruh penyelenggara pinjol juga wajib menampilkan disclaimer risiko di laman web mereka. OJK menilai industri ini tetap perlu berkontribusi pada pembiayaan masyarakat, terutama UMKM, namun pertumbuhannya harus berjalan sejalan dengan pengawasan yang konsisten dan perlindungan masyarakat.
Source: finansial.bisnis.com
