Pengampunan kerajaan membuat Thaksin Shinawatra keluar dari sisa babak hukumnya lebih cepat dari yang semula diperkirakan. Mantan perdana menteri Thailand berusia 76 tahun itu kini dinyatakan bebas sepenuhnya dari kewajiban hukum setelah masa percobaan empat bulannya berakhir lebih awal.
Keputusan itu datang melalui Raja Maha Vajiralongkorn dan diumumkan dalam Royal Gazette pada Selasa malam, lalu berlaku efektif pada Rabu. Pengampunan diberikan bertepatan dengan ulang tahun Ratu Suthida dan langsung menutup satu tahap penting dalam perjalanan hukum tokoh yang masih punya pengaruh besar di Thailand.
Dalam sistem monarki konstitusional Thailand, raja memegang keputusan akhir atas pengampunan bagi narapidana yang telah divonis bersalah. Thaksin termasuk dalam kategori yang memenuhi syarat karena statusnya sudah bebas bersyarat dan sisa hukumannya kurang dari satu tahun.
Sebelumnya, ia baru keluar dari penjara Bangkok bulan lalu setelah menjalani delapan bulan dari hukuman satu tahun dalam kasus korupsi. Saat itu, ia masih wajib memakai gelang pemantau elektronik dan menjalani masa percobaan selama empat bulan.
Pengacaranya, Winyat Chatmontree, mengatakan kepada The Associated Press bahwa kewajiban hukum Thaksin kini sudah berakhir. Ia menambahkan bahwa pelepasan gelang pemantau masih menunggu prosedur dan proses itu dapat memakan waktu beberapa hari.
Perjalanan hukum Thaksin memang panjang dan sarat perkara. Ia dijatuhi hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnisnya sendiri, serta karena menyetujui proyek undian negara secara ilegal yang merugikan pemerintah.
Pada 2023, ia semula divonis delapan tahun penjara. Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi satu tahun oleh raja, lalu ia mendapat izin atas alasan medis untuk menjalani hukuman dari sebuah suite di Rumah Sakit Polisi Bangkok.
Nama Thaksin sendiri sudah lama melekat dalam politik Thailand. Sebelum tersingkir dari kekuasaan, ia adalah pengusaha telekomunikasi yang mendirikan partai politiknya sendiri pada 1998.
Ia menjabat sebagai perdana menteri dari 2001 hingga kudeta militer menggulingkannya pada 2006 saat ia berada di luar negeri. Kepergiannya memicu polarisasi politik selama hampir dua dekade, dengan dukungan kuat dari pemilih berpendapatan lebih rendah di wilayah utara dan timur laut pedesaan.
Di sisi lain, gaya kepemimpinannya juga membuat jarak dengan elit kota, kelompok royalistis, dan militer. Karena itu, meski urusan hukumnya sudah berakhir lebih cepat, spekulasi soal langkah politik berikutnya tetap bertahan.
Keluarganya menyebut Thaksin mungkin ingin menjauh dari politik, tetapi pertanyaan tentang perannya di Partai Pheu Thai belum benar-benar hilang. Pengampunan kerajaan ini menandai penutup formal atas salah satu bab paling berlarut dalam sejarah politik modern Thailand, meski pengaruh Thaksin tampaknya masih belum sepenuhnya padam dari panggung nasional.
