Pengendalian inflasi di Jawa Tengah kembali mendapat sorotan setelah provinsi itu masuk jajaran daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini menempatkan Jawa Tengah sejajar dengan Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori Pengendalian Inflasi Terbaik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima langsung penghargaan tersebut pada Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 di Yogyakarta Marriott Yogyakarta, Kamis malam (4/6). Bagi Luthfi, capaian ini bukan sekadar pengakuan, melainkan pengingat bahwa kerja menjaga harga dan daya beli warga harus terus diperkuat.
Kerja bersama jadi penentu
Luthfi menilai pengendalian inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan bupati, wali kota, hingga pemerintah desa agar kebijakan tidak berhenti di meja perumusan.
Menurutnya, pengawasan harga dan kelancaran distribusi harus berjalan sampai ke lapangan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, BUMD, dan perbankan.
Fokus utamanya tetap sama, yakni memastikan bahan pokok tersedia dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan alur distribusi yang lancar, tekanan harga di pasar dinilai lebih mudah dikendalikan.
Bawang merah dan cabai jadi contoh penting
Dalam penjelasannya, Luthfi menyinggung komoditas seperti bawang merah dan cabai sebagai barang pangan yang sangat bergantung pada distribusi yang baik. Jika pasokan bergerak lancar, harga juga lebih berpeluang stabil.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa strategi pengendalian inflasi di Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada langkah administratif. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan penting yang langsung memengaruhi belanja rumah tangga.
Penghargaan yang diterima Jawa Tengah sekaligus memperkuat pesan bahwa pengendalian harga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat. Ketika pasokan terjaga, risiko lonjakan harga dapat ditekan.
Daerah lain di Jawa Tengah ikut meraih apresiasi
Dalam ajang yang sama, beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan. Kota Semarang meraih terbaik III tingkat kota untuk kategori Penurunan Stunting, sedangkan Kabupaten Sukoharjo mendapat terbaik II tingkat kabupaten untuk kategori Pengendalian Inflasi.
Pada kategori berbeda, Kota Magelang memperoleh terbaik I tingkat kota untuk penurunan tingkat pengangguran. Kota Surakarta menyusul dengan posisi terbaik II tingkat kota pada kategori yang sama.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi pemerintah daerah tidak hanya berpusat pada satu isu. Sejumlah daerah di Jawa Tengah juga tampil dalam kategori pembangunan lain yang dinilai pemerintah pusat.
Apresiasi dengan persaingan ketat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut apresiasi pemerintah daerah gelombang pertama ini mencakup empat kategori penilaian. Ia mengatakan selisih nilai antarpemenang tergolong tipis, sehingga kompetisinya berlangsung ketat.
Tito menilai penghargaan seperti ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan agar program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga menyebut masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan pantas mendapat pengakuan.
Kemendagri sendiri menggunakan skema apresiasi berbasis regional agar daerah memiliki peluang yang lebih setara untuk bersaing. Model ini memberi ruang bagi daerah dengan kapasitas fiskal lebih kecil untuk tetap menunjukkan inovasi dan capaian terbaik.
Menko Polkam Djamari Chaniago ikut menilai para penerima penghargaan menunjukkan kemajuan yang relatif merata. Ia mengingatkan bahwa penghargaan bukan titik akhir dan capaian yang ada perlu dipertahankan agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat.
Bagi Jawa Tengah, penghargaan pengendalian inflasi ini menegaskan bahwa stabilitas harga membutuhkan kerja lintas level pemerintahan. Kolaborasi antardaerah, dukungan distribusi, dan pengawasan harga menjadi kunci agar tekanan inflasi tetap terkendali dan daya beli warga tidak tergerus.
Source: www.balipost.com
