Di tengah catatan ekonomi Jawa Timur yang terlihat menjanjikan, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur memilih menyoroti hal yang lebih mendasar: apakah pertumbuhan itu benar-benar sudah dirasakan warga di semua wilayah. Bagi fraksi ini, angka-angka makro belum cukup jika kesenjangan antar daerah masih lebar dan sebagian masyarakat belum menikmati hasil pembangunan secara nyata.
Sikap itu mengemuka saat Fraksi PKS menyampaikan pandangan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur. Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menilai keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada statistik, melainkan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Pertumbuhan tinggi, tetapi manfaatnya dinilai belum merata
PKS mencatat sejumlah indikator ekonomi Jawa Timur memang menunjukkan kinerja yang baik sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pertumbuhan ekonomi provinsi itu mencapai 5,33 persen dan berada di atas rata-rata nasional.
Selain itu, angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka ikut menurun ke 3,71 persen. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur juga tercatat mencapai 76,13, yang menunjukkan capaian pembangunan manusia berada pada level yang cukup baik.
Namun, bagi PKS, capaian tersebut tetap harus dibaca bersama persoalan pemerataan. Fraksi menilai pembangunan belum sepenuhnya terasa di seluruh lapisan masyarakat dan di semua wilayah Jawa Timur.
Kesenjangan wilayah masih menjadi sorotan
PKS menilai ketimpangan antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dalam pandangan fraksi, kawasan Madura dan wilayah tapal kuda masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibanding wilayah lain di Jawa Timur.
Karena itu, fraksi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti seluruh warga sudah merasakan hasilnya. Pemerataan pembangunan dianggap sebagai ukuran penting untuk menilai apakah capaian ekonomi benar-benar berdampak luas.
Sejumlah persoalan struktural belum tuntas
Dari pendalaman panitia khusus, PKS juga menemukan beberapa masalah mendasar yang dinilai masih bertahan. Di antaranya adalah stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, serta rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.
Fraksi turut menyoroti rendahnya serapan belanja modal dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dari total 166 Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan, masih ada 15 IKD yang belum tercapai.
Catatan-catatan itu, menurut PKS, menunjukkan bahwa capaian pembangunan belum sepenuhnya menyentuh sisi struktural yang paling menentukan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, fraksi meminta perhatian lebih serius pada agenda yang bisa memperkecil kesenjangan dan memperkuat pemerataan.
Rekomendasi DPRD diminta dijalankan secara konkret
Meski menyampaikan kritik, Fraksi PKS tetap menyetujui dan menerima Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu disertai dorongan agar seluruh rekomendasi DPRD benar-benar dijalankan oleh pemerintah provinsi.
Lilik menegaskan rekomendasi yang lahir dari pembahasan resmi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat imperatif dan mengikat. Karena itu, tindak lanjutnya harus konkret dan terukur, bukan berhenti pada dokumen administrasi.
PKS memandang hasil pembangunan seharusnya tidak hanya tercermin pada indikator makro, tetapi juga pada perubahan yang dirasakan lebih luas oleh warga. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat berjalan seiring dengan pemerataan manfaat di seluruh daerah.
Source: rri.co.id
