Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor kembali mencuri perhatian setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan gagasan pembiayaan jalan dengan sistem berbeda. Dalam konsep itu, warga tidak lagi membayar lewat pajak kendaraan, melainkan saat benar-benar memakai jalan.
Usulan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan jalan provinsi yang lebih berkualitas dan lebih aman digunakan masyarakat. Dedi menekankan bahwa jalan yang dibangun tidak cukup hanya mulus, tetapi juga harus dilengkapi drainase, CCTV, penerangan jalan umum, dan pos pengamanan.
Skema bayar sesuai pemakaian
Dalam gagasan yang ia jelaskan, beban pembayaran akan mengikuti intensitas penggunaan jalan. Kendaraan yang tidak melintas tidak dikenakan biaya, sehingga pembayaran dianggap lebih adil karena hanya muncul saat jalan dipakai.
Dedi juga menilai besaran biaya semestinya tidak disamaratakan. Ia ingin sistem itu memperhitungkan seberapa sering jalan digunakan dan bobot kendaraan yang melintas di atasnya.
Kendaraan berat dikenakan beban lebih besar
Salah satu poin penting dalam wacana ini adalah hubungan antara bobot kendaraan dan kondisi jalan. Menurut Dedi, kendaraan yang lebih berat seharusnya membayar lebih tinggi karena memberi dampak lebih besar terhadap kerusakan atau penurunan kualitas jalan.
Dari sudut pandang pengguna, model seperti ini dinilai bisa mendorong pemakaian jalan yang lebih efektif. Dedi juga mengaitkannya dengan peluang berkurangnya kemacetan serta meningkatnya kenyamanan saat berkendara.
Masih tahap awal pembahasan
Meski menuai perhatian, gagasan tersebut belum menjadi kebijakan resmi. Saat ini, ide penghapusan pajak kendaraan bermotor dan penggantinya dengan sistem jalan berbayar masih berada pada tahap awal pembahasan.
Dedi mengatakan tim kajian sudah disiapkan untuk menelaah usulan itu lebih jauh. Kajian tersebut akan melibatkan akademisi dan pihak lain agar pembahasan tidak berhenti pada gagasan umum.
Masih menunggu kajian mendalam
Sejumlah aspek juga akan masuk dalam pembahasan lanjutan, mulai dari regulasi hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Artinya, skema ini masih harus melewati proses panjang sebelum bisa diarahkan menjadi kebijakan.
Gagasan tersebut muncul di tengah dorongan agar pembangunan jalan di Jawa Barat tidak hanya mengejar kondisi fisik yang baik. Bagi Dedi, kualitas jalan dan keselamatan pengguna harus berjalan bersama dalam satu rancangan besar.
Source: www.tvonenews.com-
-
-
-
