Pelemahan rupiah yang menembus Rp17.600 per dolar AS kembali membuka perdebatan soal daya tahan ekonomi nasional. Di balik tekanan kurs itu, sejumlah ekonom menilai masalahnya tidak berhenti pada pasar valuta, tetapi juga menyentuh kualitas tata kelola fiskal dan tingkat kepercayaan investor.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, melihat kondisi ini sebagai penumpukan persoalan yang datang dari banyak arah. Ia menyebut tekanan moneter, fiskal, dan rendahnya trust terhadap Indonesia sebagai faktor yang saling menguatkan.
Tekanan kurs tidak berdiri sendiri
Menurut Prof Didin, pelemahan rupiah tidak adil jika hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Ia menilai ada faktor domestik dan eksternal yang bekerja bersamaan, sehingga kurs yang melemah harus dibaca sebagai hasil dari persoalan yang menumpuk.
Di sisi luar, konflik geopolitik ikut memicu krisis energi dan mendorong inflasi impor. Kondisi itu berimbas ke Indonesia karena ketergantungan impor tidak hanya pada energi, tetapi juga pada sejumlah komoditas pangan.
Barang yang disebut ikut terdampak antara lain gandum, bawang putih, daging sapi, dan garam. Ketika nilai tukar tertekan, biaya impor barang-barang tersebut ikut menjadi lebih berat.
Kepercayaan pasar ikut tergerus
Selain faktor eksternal, Prof Didin menyoroti rapuhnya pasar keuangan yang ikut memperburuk persepsi investor global. Saat kepercayaan terhadap pasar modal melemah, ruang bagi aset domestik untuk dinilai stabil juga ikut menyempit.
Ia menilai sentimen negatif itu membuat pasar semakin sensitif terhadap gangguan baru. Dalam situasi seperti ini, pelemahan rupiah tidak lagi dipandang sebagai gejala tunggal, melainkan bagian dari rangkaian masalah yang saling terkait.
Sorotan paling serius, menurut dia, datang dari sisi fiskal. Kebocoran anggaran, inefisiensi belanja, dan korupsi disebut masih membebani pengelolaan keuangan negara.
Fiskal menjadi titik rawan
Prof Didin mengaitkan masalah fiskal itu dengan penurunan penilaian dari lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P. Bagi pasar, sinyal semacam ini dapat memperkuat keraguan terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Ia juga menilai agenda belanja pemerintah yang besar berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan. Karena itu, tekanan pada rupiah disebut bukan sekadar respons jangka pendek pasar, melainkan puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk.
Dalam pandangannya, kondisi ini perlu dibaca sebagai peringatan bahwa ruang fiskal bisa makin sempit jika disiplin anggaran tidak diperketat. Beban pembiayaan negara pun dapat ikut naik ketika kepercayaan pasar belum pulih.
Peringatan soal beban utang dan belanja
Prof Didin memperkirakan skema anggaran yang ada dapat mendorong pembengkakan utang baru hingga Rp826 triliun pada 2026. Angka itu menjadi dasar bagi desakan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola pembiayaan.
Ia meminta defisit anggaran tetap tidak melewati 3 persen. Pada saat yang sama, subsidi energi juga diminta dievaluasi karena menyerap APBN dalam jumlah besar.
Perbaikan tata kelola anggaran dinilai sama pentingnya dengan pengetatan disiplin fiskal. Tanpa itu, kepercayaan publik dan pasar dinilai sulit pulih sepenuhnya.
Dorongan untuk memperkuat pengelolaan fiskal muncul ketika rupiah masih berada dalam tekanan dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi belum mereda. Sejumlah ekonom menilai pemulihan kurs akan bergantung pada kebijakan moneter yang hati-hati, disiplin anggaran yang ketat, dan kepercayaan yang lebih kuat terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Source: www.viva.co.id
