Model tambak udang berbasis kawasan di Kebumen kini dipandang sebagai pola yang layak diperluas ke daerah lain. Pemerintah menilai kawasan budidaya itu sudah membuktikan hasil produksi, serapan tenaga kerja, dan daya saing yang membuatnya menarik untuk direplikasi.
Presiden Prabowo Subianto melihat langsung panen raya di Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen, Sabtu (23/5/2026). Kehadirannya bersama sejumlah pejabat menjadi penanda bahwa proyek senilai Rp 175 miliar itu mulai dianggap sebagai contoh yang siap dibawa ke wilayah lain.
Produktif dan punya pasar
Kebumen menjadi sorotan karena kinerjanya dinilai menjanjikan setelah beroperasi selama tiga tahun. Dari laporan yang diterima Presiden, setiap hektar tambak di kawasan itu mampu menghasilkan 40 ton udang vaname.
Nilai jualnya juga disebut kompetitif. Harga udang itu mencapai Rp 70.000 per kilogram atau Rp 70 juta per ton, sehingga kawasan tersebut dinilai punya daya saing hingga pasar dunia.
Lahan yang sudah terbangun
Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen berdiri di atas lahan total 100 hektar. Dari jumlah itu, 65 hektar sudah terbangun dan digunakan sebagai lokasi operasional budidaya.
Kawasan ini dibangun dan diresmikan pada 2023 pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sejak awal, proyek tersebut memang dirancang sebagai percontohan untuk meningkatkan produksi udang nasional.
Serapan kerja lokal
Selain output produksi, kawasan ini juga memberi dampak langsung bagi warga sekitar. Hingga kini, 650 warga lokal tercatat bekerja di BUBK Kebumen.
Prabowo menilai angka itu menunjukkan proyek yang sangat produktif. Bagi pemerintah, capaian semacam ini menjadi alasan kuat untuk memperluas model serupa ke daerah lain dengan skala yang lebih besar.
Daerah yang disiapkan menyusul
Pemerintah kini menyiapkan replikasi ke beberapa wilayah. Lokasi yang disebut meliputi Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, seluas 2.000 hektar, 200 hektar di Gorontalo, dan 14.000 hektar di Pantai Utara Jawa.
Berbeda dari Kebumen yang fokus pada udang vaname, kawasan baru itu akan dibuat berbasis kawasan untuk ikan. Pemerintah menargetkan proyek-proyek itu menghasilkan protein untuk kebutuhan rakyat sekaligus untuk dijual ke luar negeri agar memberi devisa.
Masuk agenda hilirisasi
Pengembangan kawasan budidaya ikan dan udang ini juga sejalan dengan agenda hilirisasi yang didorong pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada akhir April 2026 menegaskan bahwa hilirisasi negara tidak hanya menyasar energi dan mineral, tetapi juga pertanian dan perikanan.
Lewat pendekatan itu, sektor-sektor tersebut diharapkan punya nilai tambah lebih besar. Pemerintah juga menargetkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing dari hulu hingga hilir.
Dorongan agar pembangunan lebih produktif
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan produktif dalam beberapa bulan ke depan. Menurut dia, pembangunan harus menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.
Ia menilai dua hal itu penting karena bisa menambah kekayaan bangsa sekaligus meningkatkan penghasilan rakyat. Karena itu, ia meminta prioritas tidak hanya diarahkan pada pembangunan kantor, tetapi pada proyek yang benar-benar menghasilkan produktivitas.
Prabowo juga menyoroti pengelolaan kekayaan bangsa secara mandiri. Ia menilai selama puluhan tahun lebih banyak kekayaan Indonesia dikelola pihak luar sehingga keuntungannya mengalir ke luar negeri, dan kebocoran itu harus dihentikan lewat pengelolaan sumber daya alam yang mandiri serta penegakan hukum yang lebih tegas.
Source: www.kompas.id