Pembatalan kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Eswatini menambah panas hubungan Taipei dan Beijing di tengah tuduhan bahwa China menekan sejumlah negara Afrika soal izin lintas udara pesawat kepresidenan Taiwan. Lawatan yang semula disiapkan untuk menghadiri peringatan 40 tahun naik takhtanya Raja Mswati III akhirnya urung, meski Eswatini menjadi salah satu dari sedikit negara yang masih mengakui Taiwan secara resmi.
Di Taipei, keputusan itu dipandang bukan sebagai gangguan perjalanan biasa. Kantor Kepresidenan Taiwan menyebut ada tekanan politik yang lebih luas di balik pencabutan izin terbang yang melibatkan Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar.
Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan, Pan Meng-an, mengatakan pencabutan izin lintas udara itu tidak terjadi secara sukarela. Ia menuding ada dorongan dari otoritas China, termasuk tekanan ekonomi, yang memengaruhi keputusan tiga negara Afrika tersebut.
Pan menegaskan dalam konferensi pers di Taipei bahwa pembatalan perjalanan Lai tidak dipicu faktor internal Taiwan. Menurutnya, kasus ini memperlihatkan bagaimana tekanan dari luar dapat menghambat mobilitas pejabat tinggi Taiwan sekaligus membatasi ruang gerak diplomasi pulau itu.
Seorang pejabat keamanan senior Taiwan juga menyampaikan pandangan serupa. Pejabat itu menyebut pemerintah memahami adanya tekanan China terhadap Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius, termasuk ancaman sanksi ekonomi seperti kemungkinan pencabutan keringanan utang.
Sengketa izin udara dan bantahan Madagaskar
Di tengah tuduhan itu, Madagaskar memberi bantahan atas tafsir Taiwan mengenai izin lintas udara. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Madagaskar mengatakan permintaan lintas udara memang ditolak, dan keputusan itu diambil dalam kerangka kedaulatan negara atas wilayah udaranya.
Pernyataan tersebut menambah kerumitan isu yang sudah sensitif karena menyangkut hubungan diplomatik dan jalur penerbangan kepresidenan Taiwan. Seychelles tidak memberi komentar, sementara Mauritius belum segera merespons permintaan penjelasan dari media.
China sendiri belum langsung menanggapi tuduhan yang disampaikan Taipei. Namun, posisi Beijing terhadap Taiwan tetap sama, yakni memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menolak pengakuan atas status kenegaraan Taiwan.
Lai menyoroti ancaman terhadap tatanan internasional
Lai kemudian menyampaikan sikapnya lewat Facebook. Ia menyebut tekanan semacam ini memperlihatkan ancaman negara otoriter terhadap tatanan internasional, perdamaian, dan stabilitas.
Ia juga menegaskan bahwa apa pun bentuk tekanannya tidak akan mengubah tekad Taiwan untuk tetap berhubungan dengan dunia. Menurut Lai, kontribusi Taiwan kepada komunitas internasional tidak bisa dihapus oleh intimidasi.
Pernyataan itu sejalan dengan garis politik Taipei yang berusaha mempertahankan ruang diplomasi di tengah jumlah mitra resmi yang sangat terbatas. Dari sisi Beijing, pejabat Taiwan seperti Lai kerap disebut sebagai separatis, sementara Lai menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Eswatini dan makna simbolik kunjungan
Eswatini, yang dulu dikenal sebagai Swaziland, memiliki populasi sekitar 1,3 juta orang dan termasuk dalam kelompok kecil negara yang masih mempertahankan hubungan resmi dengan Taiwan. Karena itu, kunjungan presiden Taiwan ke negara tersebut selalu memiliki bobot simbolik yang besar bagi Taipei.
Kunjungan terakhir presiden Taiwan ke Eswatini terjadi saat Tsai Ing-wen datang pada 2023. Rencana perjalanan Lai juga menjadi perhatian karena semestinya menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak November 2024, ketika ia berkunjung ke Marshall Islands, Tuvalu, dan Palau serta transit di Hawaii dan Guam.
Selama ini pesawat kepresidenan Taiwan umumnya dapat melintas di atas negara-negara yang tidak memiliki hubungan resmi dengan pulau itu. Namun, pembatalan kali ini menunjukkan bahwa jalur udara pun dapat menjadi medan tekanan diplomatik ketika persaingan China dan Taiwan meningkat.
Pada saat Taipei menghadapi hambatan di udara, Beijing terus memperluas pengaruhnya di Afrika melalui pendekatan ekonomi dan politik. Pada hari yang sama, Presiden Xi Jinping bertemu Presiden Mozambik Daniel Chapo di Beijing dan menjanjikan dukungan bagi pembangunan benua itu, meski pertemuan tersebut tidak menyinggung langsung pembatalan perjalanan Lai.
