Banjir di dataran tinggi Cianjur membuat perhatian tertuju pada perubahan fungsi lahan di kawasan hulu yang selama ini kerap dianggap aman dari genangan. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan tata ruang di lereng utara Cianjur tidak lagi berhenti sebagai isu lingkungan, tetapi sudah berubah menjadi ancaman nyata bagi permukiman di bawahnya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur menilai alih fungsi lahan sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya risiko banjir. Karena itu, pemkab telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menata ulang kawasan hulu melalui evaluasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
Daya serap tanah ikut menurun
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menjelaskan hasil kajian menunjukkan perubahan dari tanaman keras menjadi kebun sayur telah membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Saat hujan deras turun, aliran air menjadi lebih cepat dan langsung menuju kawasan permukiman di bawahnya.
Perubahan itu juga berdampak pada erosi. Lahan yang dulu banyak ditanami kopi dan teh kini bergeser menjadi area pertanian sayuran, sehingga air lebih mudah mengenangi perkampungan warga di kaki gunung.
Wahyu menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius karena banjir di dataran tinggi sebelumnya jarang terjadi. Menurut dia, dampaknya kini sudah terlihat jelas di kawasan yang lebih rendah.
Pembangunan tetap harus menjaga lingkungan
Di tengah dorongan pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi, Wahyu menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan kelestarian alam. Ia meminta pembukaan lahan pertanian disertai penanaman pohon keras agar kemampuan tanah menyerap air tetap terjaga.
Ia juga berharap kerja bersama dengan pemerintah provinsi dapat memperbaiki tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga langsung oleh masyarakat Cianjur.
Upaya pemulihan di kaki gunung
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalankan langkah pelestarian alam di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur. Dalam program itu, petani yang semula berladang kemudian beralih menanam pohon mendapat upah Rp2 juta per bulan.
Setiap petani disebut akan menggarap satu hingga dua hektar lahan dalam skema tersebut. Program serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat sebagai upaya mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bencana alam di sejumlah wilayah Cianjur tergolong jarang, terutama di dataran tinggi seperti kawasan Puncak-Cianjur. Namun, munculnya banjir di wilayah tinggi membuat persoalan tata guna lahan di kawasan hulu semakin menjadi sorotan.
Source: megapolitan.antaranews.com
