Setelah Iduladha, Badan Pangan Nasional masih melihat harga pangan nasional berada dalam kondisi terkendali. Penopang utamanya bukan sekadar ketersediaan barang, melainkan intervensi pemerintah yang lebih cepat di sisi pasokan dan distribusi.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menilai pengendalian harga tidak bisa hanya bertumpu pada situasi pasar. Ia menekankan bahwa tekanan harga kerap muncul ketika distribusi tersendat, terutama di daerah yang pasokannya tidak sekuat wilayah lain.
Sejumlah komoditas masih bergerak di jalur aman
Pemantauan Bapanas per 29 Mei 2026, atau dua hari setelah Iduladha, menunjukkan beberapa bahan pangan strategis masih berada dalam rentang harga acuan. Beras medium nasional tercatat Rp 13.456 per kilogram, turun tipis 0,19% dibandingkan sepekan sebelumnya.
Daging ayam ras berada di level Rp 38.385 per kilogram dan telur ayam ras Rp 29.469 per kilogram. Keduanya masih berada di bawah batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
Namun, tidak semua komoditas bergerak seragam. Bawang merah tercatat Rp 47.185 per kilogram, melampaui HAP tertinggi Rp 41.500 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting berada di level Rp 60.638 per kilogram dan juga melewati HAP maksimal Rp 55.000 per kilogram.
Distribusi masih menjadi titik paling sensitif
Bapanas menilai tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas harga tetap berada di sisi distribusi. Sentra produksi pangan belum merata di seluruh wilayah, sementara waktu panen juga berbeda-beda antar daerah.
Kondisi itu membuat tekanan harga dapat muncul di tingkat lokal meski angka nasional terlihat aman. Karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya lewat data nasional, sebab keterbatasan pasokan di daerah tertentu bisa memicu lonjakan harga lebih cepat.
Maino menyebut pemerintah terus menyesuaikan intervensi agar gejolak tidak mudah merambat ke wilayah-wilayah yang rawan pasokan. Fokusnya adalah menjaga ketersediaan barang tetap lancar dari pusat produksi hingga pasar.
Langkah pemerintah diperkuat sebelum dan sesudah perayaan
Menjelang hingga setelah Iduladha, pemerintah mempercepat sejumlah program stabilisasi pangan. Salah satunya adalah penyerapan gabah dan beras petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram di tingkat produsen.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyalurkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP kepada masyarakat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 507.000 ton.
Dari jumlah itu, 221.000 ton disalurkan pada Januari-Februari sebagai perpanjangan program tahun sebelumnya. Sebanyak 286.000 ton lainnya disalurkan selama Maret hingga Mei 2026.
Pemerintah juga menjalankan SPHP jagung untuk membantu peternak menghadapi tingginya harga pakan ternak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga rantai pasok pangan dari hulu ke hilir agar tekanan harga tidak melebar.
Bantuan pangan dan operasi pasar tetap berjalan
Selain SPHP, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Hingga akhir Mei 2026, Perum Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat dari target nasional 33,2 juta KPM.
Gerakan Pangan Murah juga masih digelar untuk menjaga harga tetap terjangkau di masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, kegiatan itu sudah berlangsung 5.037 kali di 417 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika Gerakan Pangan Murah tercatat 3.482 kegiatan. Pemerintah menilai langkah itu penting untuk menahan gejolak harga di tingkat konsumen saat pasokan lokal belum merata.
Ketahanan pangan domestik dinilai makin menguat
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai ketahanan pangan nasional terus membaik. Ia menyebut sekitar 96% kebutuhan pangan nasional saat ini dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sementara porsi impor berada di kisaran 4% hingga 5%.
Pemerintah juga melanjutkan agenda pengurangan impor melalui peningkatan produksi domestik. Setelah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan sejak 2025, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan impor pada komoditas gula konsumsi mulai 2026.
Di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global, Bapanas menempatkan pengawasan distribusi sebagai fokus utama. Wilayah yang rawan terganggu pasokannya menjadi perhatian khusus agar harga kebutuhan pokok tetap terjaga.
Source: www.beritasatu.com
