Nama penerima PKH dan BPNT kini bisa dicek langsung dari HP tanpa harus datang ke kantor desa atau dinas sosial. Cara ini memudahkan warga memastikan apakah statusnya masih aktif di daftar penerima bantuan.
Pengecekan mandiri menjadi penting karena PKH dan BPNT masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Kedua program ini juga bergantung pada ketepatan data yang masuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, terutama untuk kelompok desil 1 hingga 4.
Cara cek status penerima lewat HP
Untuk mengetahui status penerima, masyarakat dapat membuka situs resmi Kementerian Sosial. Setelah itu, pengguna perlu memilih data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Langkah berikutnya adalah memasukkan nama lengkap sesuai identitas resmi. Setelah semua data diisi, sistem akan meminta kode verifikasi yang muncul di layar sebelum hasil pencarian ditampilkan.
Jika nama terdaftar, laman akan memperlihatkan status kepesertaan sekaligus jenis bantuan yang diterima. Informasi yang muncul bisa menunjukkan apakah seseorang masuk sebagai penerima PKH atau BPNT.
Siapa yang masuk sasaran bantuan
PKH ditujukan untuk keluarga rentan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat. Kelompok penerimanya mencakup ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah, lansia, penyandang disabilitas berat, dan korban pelanggaran HAM berat.
Sementara itu, BPNT menyasar masyarakat kurang mampu dengan mekanisme berbeda. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat ditukar dengan bahan pokok di e-warung yang telah bermitra dengan pemerintah.
Kedua program sama-sama membutuhkan data kependudukan yang akurat. Karena itu, status penerima tidak hanya bergantung pada kebutuhan, tetapi juga pada data yang sudah tercatat dalam sistem.
Besaran bantuan yang tercatat
Nominal PKH dibedakan menurut kategori anggota keluarga dalam satu kartu keluarga. Ibu hamil atau nifas serta anak usia dini masing-masing mendapat Rp750.000 per tahap.
Untuk pelajar, siswa SD menerima Rp225.000, siswa SMP Rp375.000, dan siswa SMA Rp500.000. Adapun lansia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing mendapat Rp600.000 per tahap, sedangkan korban pelanggaran HAM berat memperoleh hingga Rp2.700.000.
Berbeda dari PKH, BPNT memiliki nominal yang seragam untuk seluruh penerima manfaat. Setiap keluarga penerima memperoleh saldo Rp600.000 yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.
Jadwal penyaluran dan jalur pencairan
Pemerintah membagi penyaluran bansos ke dalam empat tahap dalam satu tahun anggaran. Tahap pertama berlangsung pada Januari hingga Maret, tahap kedua pada April hingga Juni, tahap ketiga pada Juli hingga September, dan tahap keempat pada Oktober hingga Desember.
Untuk periode April hingga Juni 2026, penyaluran dilakukan bertahap melalui jaringan bank Himbara dan kantor PT Pos Indonesia. Skema ini memberi ruang bagi penerima untuk mencairkan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku di wilayah masing-masing.
Data yang harus sinkron agar status muncul
Keberhasilan pengecekan lewat HP sangat bergantung pada kecocokan data KTP dan KK. Data itu harus sudah terintegrasi dalam DTSEN dan diperbarui melalui pemutakhiran data oleh aparat kelurahan atau desa setempat.
Jika data belum sinkron, verifikasi bisa terhambat dan status penerima tidak langsung muncul di sistem. Karena itu, pengecekan akan lebih efektif bila data kependudukan sudah benar dan sesuai kondisi terbaru.
