Penanganan dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu kembali menjadi sorotan setelah puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Kejati Jawa Barat di Bandung. Mereka mendesak Kajati Jabar yang baru, Sutikno, agar tidak membiarkan perkara korupsi berhenti di tengah jalan dan segera menunjukkan langkah yang tegas.
Aksi itu dibawa melalui Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia dengan 10 poin desakan. Isi tuntutannya menekan penanganan perkara yang mandek, pemulihan kerugian negara secara maksimal, serta perlindungan bagi aktivis antikorupsi agar pengawalan publik tidak melemah.
Sorotan utama pada perkara Indramayu
Kasus yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu. Mahasiswa meminta perkara itu dibuka sampai ke aktor intelektual, bukan hanya berhenti pada pihak-pihak yang tampak di permukaan.
Ketua GMHI, Rendi Wirman Salas, menilai Kajati Jabar yang baru harus memperlihatkan ketegasan dalam menangani perkara korupsi. Ia juga menegaskan bahwa amanat dari Kejagung perlu dijalankan segera agar supremasi hukum benar-benar tegak di Jawa Barat.
Tekanan agar proses hukum tidak berhenti
Rendi mengatakan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut lewat jalur konstitusional, akademik, dan gerakan sosial yang damai. Namun, bila tidak ada langkah konkret dari Kejati Jabar, GMHI menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.
Ia juga menolak anggapan bahwa jabatan baru pejabat terkait bisa menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Menurut dia, dugaan korupsi tunjangan perumahan dinas DPRD Indramayu 2022 harus segera memperoleh kepastian hukum.
Respons awal dari Kejati Jabar
Di sisi lain, Kejati Jabar memberikan tanggapan awal atas aksi mahasiswa tersebut. Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan Sutikno mengapresiasi dialog yang dilakukan dengan mahasiswa.
Nur juga menyebut penanganan dugaan korupsi DPRD Indramayu sudah masuk tahap penyidikan khusus. Menurut dia, penyidik akan mengagendakan pemanggilan saksi dalam perkara itu.
Pengawalan publik masih terbuka
Aksi mahasiswa ini memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap penanganan kasus korupsi di daerah. Mereka menilai proses hukum tidak boleh berhenti pada lapisan paling luar dan harus menyentuh pihak yang paling bertanggung jawab.
Selain menuntut pembukaan kasus hingga ke aktor inti, mahasiswa juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara secara maksimal. Bagi mereka, pengawalan antikorupsi harus terus dijaga agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak luntur.
Source: www.detik.com
