Badan Gizi Nasional mulai menata cara baru untuk memperluas Program Makan Bergizi Gratis tanpa bergantung pada pembangunan dapur tambahan. Salah satu opsi yang kini disorot adalah pemanfaatan kantin sekolah, terutama untuk menjangkau wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan.
Langkah itu dipilih karena BGN ingin mempercepat pelaksanaan program sambil menekan beban anggaran APBN. Dengan memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia, layanan dinilai dapat bergerak lebih cepat ke daerah yang sulit dijangkau tanpa harus menunggu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru.
Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan bahwa perluasan MBG tidak selalu harus diawali dengan membangun dapur baru. Menurut dia, kantin sekolah menjadi salah satu fasilitas yang bisa langsung dipakai dalam skema pelaksanaan di lapangan.
Nanik menyampaikan bahwa BGN menyiapkan beberapa alternatif untuk membuat pelaksanaan program lebih efisien. Prinsip utamanya adalah memanfaatkan dapur yang sudah ada agar perluasan layanan bisa berjalan lebih cepat dan lebih sederhana, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Fasilitas lokal jadi tumpuan
Pemanfaatan kantin sekolah dipandang sejalan dengan kebutuhan wilayah 3T yang membutuhkan pendekatan praktis. Dengan memakai sarana yang sudah ada, BGN menilai makanan bergizi bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa menambah beban pembangunan fisik.
Pendekatan ini juga memberi ruang bagi model pelaksanaan yang lebih lentur sesuai kondisi daerah. Di wilayah yang sulit dilayani, fasilitas lokal dianggap bisa menjadi jalan tengah antara kebutuhan layanan dan keterbatasan infrastruktur.
BGN tidak hanya membuka opsi pada kantin sekolah. Lembaga itu juga menyiapkan kerja sama dengan berbagai pihak agar program tidak bertumpu pada fasilitas pemerintah semata.
Kolaborasi diperluas ke banyak pihak
Mitra yang disiapkan mencakup badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yayasan, serta lembaga lain. Skema ini diharapkan membantu distribusi layanan berjalan lebih cepat dan menjangkau area yang lebih luas.
Pola kolaborasi juga memberi fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan tiap daerah. Di wilayah 3T, kerja sama lintas pihak dipandang penting agar program tetap bisa bergerak meski infrastruktur masih terbatas.
Di saat yang sama, BGN menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan mutu makanan. Setiap dapur yang terlibat dalam MBG diminta menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi bagi para penerima manfaat.
Nanik menyebut pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan pengawasan sebagai agenda utama. Dengan begitu, perluasan program tetap berjalan seiring dengan jaminan kualitas yang konsisten.
Tata kelola ikut diperkuat
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penguatan program juga akan dilakukan lewat pembenahan tata kelola. Langkah yang disiapkan meliputi peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, dan pengembangan sistem yang lebih terstruktur.
Agustina menilai fondasi tata kelola yang kuat dibutuhkan agar MBG bisa berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menyebut masukan dari sejumlah lembaga pengawas akan menjadi bagian dari penyempurnaan yang sedang dilakukan.
BGN menempatkan data yang valid sebagai dasar setiap kebijakan. Karena itu, integrasi data dan sistem informasi menjadi salah satu titik tekan dalam penguatan program ke depan.
Sasaran juga menyentuh kelompok 3B
Selain anak sekolah dan wilayah 3T, BGN juga memperkuat intervensi untuk kelompok 3B. Kelompok ini terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sasaran tersebut dinilai strategis karena terkait langsung dengan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan target yang lebih luas, manfaat program diharapkan terasa lebih besar di masyarakat.
Melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, pembukaan kerja sama lintas pihak, serta penguatan tata kelola, BGN berupaya memperluas jangkauan MBG secara lebih efisien. Pada saat yang sama, lembaga itu tetap menjaga agar layanan tidak kehilangan mutu dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Source: www.beritasatu.com
