Pelantikan lima pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi penegasan bahwa penguatan birokrasi terus dijaga di tengah situasi global yang masih tidak stabil. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan momen itu bukan sebagai seremonial biasa, melainkan sebagai pengingat bahwa jabatan di tubuh kementerian membawa beban tanggung jawab yang besar.
Dalam arahannya, Purbaya menekankan bahwa para pejabat baru harus memandang amanah yang diterima sebagai tugas negara, bukan sebagai posisi yang memberi kenyamanan semata. Ia menyampaikan bahwa jabatan merupakan amanah dan bukan fasilitas, sehingga setiap orang yang dipercaya memegangnya wajib menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam bekerja.
Pesan disiplin di tengah ketidakpastian global
Penegasan itu muncul pada saat dunia masih bergerak dalam kondisi yang tidak mudah diprediksi. Karena itu, para pejabat struktural di Kementerian Keuangan diminta tetap konsisten menjaga kualitas kerja dan ketepatan layanan, meski tantangan eksternal terus berubah.
Purbaya juga mengingatkan bahwa jabatan eselon II tidak berhenti pada urusan administratif. Posisi tersebut berkaitan langsung dengan arah kerja organisasi, sehingga kepercayaan publik ikut melekat pada cara pejabat menjalankan tugasnya.
Lima posisi strategis yang diisi
Pelantikan kali ini mencakup lima jabatan pada unit kerja yang berbeda, mulai dari advokasi hingga sektor keuangan. Formasi tersebut menunjukkan bahwa penataan organisasi dilakukan di area yang berpengaruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas kementerian.
Lima pejabat eselon II yang dilantik adalah:
- Rofii Edy Purnomo sebagai Kepala Biro Advokasi.
- Ihda Muktiyanto sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
- Ferry Ardiyanto sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
- Sugeng Apriyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
- Suska sebagai Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya.
Susunan tersebut memperlihatkan bahwa kementerian memberi perhatian pada unit-unit yang memiliki jangkauan kerja luas. Setiap posisi juga menuntut koordinasi lintas bagian agar kebijakan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi.
Peran masing-masing jabatan
Di antara jabatan yang diisi, Kepala Biro Advokasi memiliki fungsi penting dalam dukungan hukum dan urusan kelembagaan. Sementara itu, Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan berperan membaca arah kebijakan sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan internal kementerian.
Pada ranah yang lebih luas, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi berkaitan dengan agenda kebijakan fiskal yang lebih besar. Adapun jabatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta direktorat yang menangani perbankan, pasar keuangan, dan pembiayaan lainnya menunjukkan betapa beragamnya cakupan kerja Kementerian Keuangan.
Pelantikan lima pejabat ini memperlihatkan bahwa penataan struktur internal tetap berjalan pada titik-titik penting. Di tengah dunia yang belum stabil, mereka diharapkan mampu menjaga ritme kerja, memperkuat layanan, dan memastikan setiap mandat dijalankan secara akuntabel.
