Di tengah tekanan global yang belum mereda, pemerintah memilih memperkuat koordinasi sebagai cara utama menjaga laju ekonomi nasional. Langkah itu ditempuh karena manufaktur masih menjadi penyangga penting bagi pertumbuhan, investasi, ekspor, dan lapangan kerja.
Sektor pengolahan juga masih menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Pada 2025, industri manufaktur tumbuh 5,30 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen pada periode yang sama.
Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Aturan itu membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Satgas ini disiapkan sebagai alat koordinasi agar percepatan kebijakan bisa berjalan lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Pemerintah ingin respons yang diambil tidak berhenti di level kebijakan, tetapi juga segera dirasakan pelaku usaha.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai ketidakpastian global tidak lagi dapat dibaca sebagai gangguan sesaat. Menurut dia, dampaknya bisa berlangsung beberapa bulan ke depan dan menjalar ke banyak sektor ekonomi.
Karena itu, koordinasi yang intensif menjadi kebutuhan agar investor dan pelaku industri tetap memperoleh kepastian. Susiwijono menekankan bahwa percepatan program perlu diarahkan untuk menjawab kepentingan ekonomi secara langsung.
Risiko terbesar ada di rantai pasok
Manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling rentan ketika rantai pasok terganggu. Keterbatasan bahan baku, hambatan logistik, dan kenaikan harga input produksi dapat menekan produksi sekaligus distribusi.
Susiwijono juga mengingatkan bahwa dinamika global dapat merembet ke inflasi, nilai tukar, dan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah menempatkan stabilitas makroekonomi sebagai prioritas sambil menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati.
Di sisi operasional, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu industri. Langkah itu mencakup penyesuaian regulasi impor dan kemudahan akses bahan baku agar produksi nasional tetap berjalan.
Kinerja industri masih bertahan di zona ekspansi
Meski menghadapi tekanan eksternal, industri pengolahan Indonesia masih berada dalam fase ekspansi pada April 2026. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan bahwa Indeks Kepercayaan Industri atau IKI pada April 2026 berada di angka 51,75.
Angka itu turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 51,86. Menurut Febri, perlambatan ini dipengaruhi tekanan geopolitik dan berubahnya optimisme pelaku usaha di lapangan.
Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 16 subsektor masih berada dalam kondisi ekspansif. Kelompok subsektor itu menyumbang sekitar 78,9 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV 2025.
Dua subsektor dengan capaian tertinggi berasal dari industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas. Di sisi lain, tujuh subsektor manufaktur masih tercatat mengalami kontraksi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan industri pengolahan belum hilang, tetapi tekanannya juga belum selesai. Pemerintah pun mendorong agar satgas baru, penguatan koordinasi, dan dukungan pasokan bahan baku bisa menjaga momentum pertumbuhan di tengah situasi global yang masih sulit diprediksi.
