Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan pelantikan pejabat di Kementerian Keuangan sebagai momentum untuk menegaskan ulang arah kerja birokrasi. Bagi dia, jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai fasilitas, melainkan sebagai amanah pelayanan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Pesan itu disampaikan saat ia melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada Selasa, 12 Mei 2026. Di tengah dorongan agar birokrasi bekerja lebih efektif dan tetap dipercaya publik, penataan jabatan diposisikan sebagai bagian dari pembenahan organisasi, bukan sekadar pergantian orang.
Rotasi dianggap wajar dalam organisasi yang bergerak
Purbaya menilai perpindahan jabatan adalah hal yang lumrah dalam birokrasi yang terus berjalan. Ia menyebut rotasi sebagai bagian dari “tour of duty” dan “tour of area” yang memang lazim terjadi di lingkungan kerja pemerintahan.
Menurut dia, perubahan posisi justru dibutuhkan agar kelembagaan tetap lentur dan tidak kaku. Dengan cara itu, organisasi bisa terus menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja yang berubah.
Dari sudut pandang tersebut, pelantikan pejabat tidak berdiri sebagai urusan personal. Langkah itu dipahami sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan agar struktur kerja menjadi lebih rapi.
Jabatan bukan ruang mencari kenyamanan
Dalam arahannya, Purbaya mengingatkan pejabat agar tidak terjebak pada cara pandang yang menganggap jabatan sebagai sumber fasilitas. Ia menilai sikap seperti itu bisa membuat aparatur lebih sibuk mempertahankan posisi daripada menuntaskan tugas.
“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi,” ujar Purbaya. Ia menekankan bahwa jika jabatan dilihat sebagai fungsi, maka perhatian utama harus bergeser ke pelayanan dan hasil kerja yang nyata.
Penekanan itu sekaligus menegaskan bahwa kinerja menjadi tolok ukur penting di lingkungan birokrasi. Setiap perpindahan jabatan, menurut dia, semestinya berdampak pada mutu layanan yang diterima masyarakat.
Kepercayaan publik jadi ukuran utama
Purbaya meminta agar pelantikan dan pergantian pejabat menghasilkan organisasi yang lebih kuat. Ia menilai keberhasilan tidak cukup diukur dari siapa yang menempati posisi tertentu, tetapi dari seberapa efektif Kementerian Keuangan bekerja setelah penataan dilakukan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang konsisten dan tertib. Menurut dia, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya lewat pernyataan, tetapi harus lahir dari disiplin, integritas, dan hasil yang jelas.
Dalam kerangka itu, jabatan dipandang sebagai alat untuk memperkuat layanan. Posisi birokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kenyamanan pribadi.
Pesan khusus untuk jajaran pajak
Kepada Direktorat Jenderal Pajak, Purbaya memberi perhatian tambahan karena peran mereka dinilai sangat strategis. Ia menegaskan bahwa tugas mereka bukan hanya menghimpun penerimaan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem perpajakan.
Ia meminta agar kebijakan dijalankan secara seragam dan tidak dibuat sendiri-sendiri oleh masing-masing pejabat. Menurut dia, keselarasan semacam itu penting supaya organisasi tetap stabil dan tidak bergerak ke arah yang berbeda-beda.
“Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri,” kata Purbaya. Ia juga menegaskan bahwa kerja di sektor pajak bukan semata soal memungut penerimaan, tetapi juga menjaga NKRI agar tetap berdiri tegak melalui sistem yang dipercaya publik.
Arahan itu memperlihatkan bahwa rotasi jabatan di Kementerian Keuangan tidak dimaksudkan hanya untuk mengisi posisi kosong. Yang lebih ditekankan adalah penegasan ulang standar kerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Source: www.suara.com
