Ancaman pencopotan jabatan hingga status nonjob menjadi sinyal keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada jajaran Kementerian Keuangan. Peringatan itu ia sampaikan saat menekankan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang bekerja setengah hati dalam upaya menjaga penerimaan negara.
Purbaya menegaskan, jabatan di lingkungan Kemenkeu harus diikuti disiplin dan keseriusan kerja. Jika ada pejabat yang dinilai lalai, mekanisme administratif bisa dipakai untuk memberi sanksi, termasuk menonjobkan yang bersangkutan.
Nonjob tak lagi tertutup rapat
Dalam penjelasannya di Gedung BPPK, Jakarta, Purbaya menyebut kebijakan nonjob bukan lagi hal yang sepenuhnya dibatasi seperti aturan lama. Ia mengatakan sudah mengecek dasar kebijakan itu ke Kementerian PANRB agar tindakan administratif bisa dilakukan bila diperlukan.
Purbaya bahkan memberi ilustrasi bahwa pejabat yang tidak menunjukkan keseriusan tidak harus selalu dipindahkan ke posisi lain. Menurut dia, ada ruang untuk menerapkan konsekuensi yang lebih tegas jika kondisi memang menuntut.
“Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya,” kata Purbaya.
Kinerja fiskal jadi sorotan utama
Sikap keras itu tidak dilepaskan dari peran Kementerian Keuangan dalam menjaga penerimaan negara. Purbaya menilai lembaga yang memegang fungsi penting di sektor fiskal tidak boleh memberi toleransi terhadap kelalaian yang berpotensi mengganggu target pendapatan.
Ia menekankan bahwa langkah penindakan bukan semata urusan internal birokrasi. Bagi Purbaya, pengawasan yang ketat menjadi bagian dari upaya menjaga keuangan negara tetap aman dan terkendali di tengah kebutuhan pemerintah mempertahankan arah kebijakan pendapatan.
Purbaya juga mengaitkan disiplin kerja dengan tanggung jawab yang melekat pada seluruh pejabat di lingkungan kementerian. Dalam pandangannya, posisi strategis harus dijawab dengan kerja yang serius, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Sejalan dengan arahan presiden
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut pendekatan yang lebih tegas itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pengetatan di internal Kemenkeu penting agar pemerintah dapat mengamankan keuangan negara secara lebih efektif.
Di hadapan jajaran kementerian, Purbaya menempatkan evaluasi kinerja sebagai hal yang tidak boleh dianggap formalitas. Pejabat yang tidak memenuhi ekspektasi dapat menghadapi konsekuensi langsung bila dinilai mengganggu tugas utama kementerian.
“Artinya kita nggak boleh main-main lagi,” ujarnya.
Tekanan global mempersempit ruang longgar
Purbaya juga menyinggung situasi ekonomi internasional yang belum stabil. Kondisi itu, menurut dia, membuat Indonesia perlu berhati-hati dan tidak memberi peluang bagi kelalaian dalam pengelolaan penerimaan negara.
Pernyataan itu memperlihatkan alasan di balik nada tegasnya terhadap jajaran Kemenkeu. Dalam pandangan Purbaya, pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk bersikap longgar, terutama pada urusan pajak dan program yang berkaitan langsung dengan pemasukan negara.
Ia menegaskan bahwa kesalahan kecil dalam pengelolaan fiskal bisa berdampak lebih luas pada stabilitas keuangan negara. Karena itu, seluruh jajaran diminta bekerja lebih disiplin dan fokus pada hasil yang nyata.
Pengawasan program akan diperketat
Selain soal penilaian terhadap pejabat, Purbaya juga menyatakan bahwa seluruh program di bawah kendali Kementerian Keuangan akan diawasi dengan lebih ketat. Ia mengatakan akan memakai kewenangan yang dimilikinya untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain,” kata Purbaya.
Ucapan itu menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada jalannya program yang berhubungan dengan penerimaan negara. Dengan penekanan seperti itu, evaluasi di lingkungan Kemenkeu diperkirakan menjadi lebih ketat bagi pejabat yang tidak mencapai target atau dianggap tidak menjalankan tugas sesuai harapan.
Ancaman nonjob kini menjadi penanda bahwa standar kerja di Kementerian Keuangan ditempatkan lebih tinggi dari sebelumnya, terutama ketika pemerintah berusaha menjaga penerimaan negara tetap aman di tengah tekanan ekonomi yang masih berjalan.
