Keputusan menghentikan sementara 372 dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur menandai bahwa persoalan utama program ini bukan hanya soal penyaluran makanan. Di balik langkah tegas Badan Gizi Nasional, ada penekanan kuat pada kesiapan dapur dalam memenuhi standar higiene dan sanitasi yang wajib dipatuhi.
Kebijakan itu membuat perhatian beralih ke kesiapan teknis para penyelenggara layanan. Pemerintah menempatkan keamanan pangan sebagai syarat utama sebelum dapur-dapur tersebut kembali melayani penerima manfaat.
Standar yang belum lengkap
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa penghentian sementara diterapkan karena sejumlah SPPG belum melengkapi persyaratan administrasi dan standar mutu. Salah satu dokumen yang belum terpenuhi adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
SLHS menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan makanan sudah memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan pemerintah. Tanpa dokumen itu, ratusan SPPG di Jawa Timur tidak diperbolehkan beroperasi sementara waktu.
Emil menegaskan bahwa ketegasan tersebut diperlukan agar program MBG tetap berjalan aman. Ia juga menekankan bahwa tenggat waktu harus dihormati oleh SPPG yang belum siap memenuhi ketentuan.
Pemprov ikut mendorong percepatan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mendukung penuh langkah BGN untuk menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan. Pada saat yang sama, Pemprov juga ikut membantu mempercepat penyelesaian dokumen yang dibutuhkan pengelola SPPG.
Koordinasi dilakukan bersama BGN, pemerintah kabupaten dan kota, serta para kepala satuan pelayanan. Emil menyebut dukungan pemerintah daerah penting agar koordinator regional, koordinator wilayah, hingga kepala SPPG bisa menjalankan tugas dengan baik.
Pemerintah daerah juga disebut siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Upaya ini diarahkan agar seluruh persyaratan segera dipenuhi dan risiko dalam penyaluran program MBG dapat ditekan.
Sorotan pada kesiapan dapur MBG
Penutupan sementara 372 SPPG menambah perhatian terhadap kesiapan infrastruktur pelaksana MBG di Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa standar operasional tidak bisa ditunda, terutama ketika program menyangkut makanan bagi masyarakat.
BGN mengambil langkah serupa terhadap SPPG yang belum memenuhi standar, dan Pemprov Jatim menyatakan mendukung kebijakan itu. Dengan begitu, setiap dapur pelaksana diharapkan segera melengkapi syarat higiene sanitasi dan administrasi sebelum kembali aktif.
Keputusan penghentian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada jumlah dapur yang tersedia. Kepatuhan terhadap higiene, sanitasi, dan administrasi menjadi dasar utama sebelum layanan dipulihkan untuk penerima manfaat.
Source: harian.disway.id
