Ketegangan di sekitar Taiwan kembali meningkat ketika Beijing mengerahkan gugus tugas kapal induk Liaoning ke Pasifik Barat untuk latihan. Di saat yang sama, Taipei menilai rangkaian aktivitas militer China justru menjadi sumber utama ketidakstabilan di kawasan.
Pemerintah Taiwan melihat pola pengerahan itu sebagai bagian dari tekanan yang lebih luas terhadap pulau tersebut. Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai mengatakan China terus menggelar latihan militer dalam berbagai skala dan jenis di Selat Taiwan, Indo-Pasifik, Laut China Selatan, hingga sekitar Jepang.
Cho menyebut pola tersebut tidak hanya memperbesar rasa tidak aman, tetapi juga mengganggu keselamatan navigasi. Menurut dia, manuver militer yang berlangsung terus-menerus membuat situasi regional semakin rawan.
Pernyataan itu disampaikan Cho di Taipei menjelang peringatan dua tahun masa jabatan Presiden Lai Ching-te. Ia menegaskan bahwa Republik China, nama resmi Taiwan, adalah negara berdaulat dan independen.
Meski begitu, Cho tetap menyerukan jalur pembicaraan dengan Beijing. Ia mengatakan Taiwan masih berharap ada pertukaran yang sehat dan tertib di kedua sisi Selat Taiwan, dengan dialog yang didasarkan pada kesetaraan dan martabat.
Di sisi lain, Beijing tidak menunjukkan pelonggaran tekanan. China memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, dan dalam beberapa waktu terakhir terus memperkuat tekanan militer serta politik sambil menolak seruan dialog dari Lai, yang oleh Beijing disebut sebagai “separatis”.
Sementara itu, angkatan laut China mengatakan gugus tugas kapal induk yang dipimpin Liaoning telah dikirim ke “perairan terkait” di Pasifik Barat. Beijing tidak merinci lokasi pastinya, tetapi menyebut kapal-kapal itu akan melakukan tembakan langsung dan latihan lain untuk menguji serta meningkatkan kemampuan tempur nyata pasukan.
Militer China menyatakan latihan tersebut merupakan latihan rutin yang disusun sesuai rencana tahunan. Mereka juga mengatakan kegiatan itu bertujuan meningkatkan kemampuan militer dalam menjalankan tugas dan sepenuhnya sesuai dengan hukum serta praktik internasional.
Aktivitas semacam ini bukan hal baru di sekitar Taiwan. Pasukan bersenjata China hampir setiap hari beroperasi di sekitar pulau itu, sehingga hubungan lintas selat terus dibayangi oleh unjuk kekuatan militer.
Di Taipei, dinamika keamanan tersebut bertemu dengan situasi politik dalam negeri yang juga menekan pemerintah Lai. Kantor kepresidenan mengatakan Lai akan memaparkan visi nasional masa depan dan arah kebijakan pemerintah dalam pidato serta konferensi pers untuk menandai dua tahun masa jabatannya.
Namun, Lai menghadapi tantangan besar di parlemen karena oposisi memegang kursi terbanyak. Dengan kekuatan itu, oposisi kerap menghambat rencana pemerintah, terutama soal belanja pertahanan, dan mendorong rancangan undang-undang mereka sendiri.
Pada hari yang sama, upaya parlemen untuk memakzulkan Lai juga gagal. Pemungutan suara itu bersifat simbolis karena membutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen, sementara oposisi tidak memiliki jumlah suara yang cukup.
Kombinasi tekanan dari Beijing dan tarik-menarik politik di dalam negeri membuat isu keamanan Taiwan tetap berada di pusat perhatian. Di satu sisi, Taipei berupaya mempertahankan posisinya sebagai negara berdaulat dan membuka ruang dialog, sementara di sisi lain China terus memperlihatkan kekuatan militernya lewat latihan yang makin luas dan rutin.
