Sanksi tegas dinilai perlu menyusul insiden anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri Assidiqi, yang kedapatan bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat. Permintaan maaf saja dianggap belum memadai untuk mengakhiri sorotan publik terhadap perilaku tersebut.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ridho Al-Hamdi, menilai tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Menurut dia, anggota dewan semestinya menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat, bukan justru memperlihatkan perilaku yang merendahkan marwah lembaga.
Ridho juga melihat kasus ini bukan sekadar soal etika pribadi. Ia menyebut peristiwa tersebut ikut mencerminkan kualitas proses seleksi calon pemimpin dalam demokrasi elektoral.
Karena itu, ia menilai Badan Kehormatan DPRD maupun pimpinan DPRD Jember harus turun tangan. Bentuk hukuman yang disebutnya dapat berupa teguran keras, pemberhentian sementara, hingga sanksi lain yang benar-benar membuat pelanggaran tidak diulangi.
Ia menilai permintaan maaf tanpa konsekuensi kerap berakhir sebagai formalitas belaka. Ridho bahkan menekankan bahwa sanksi administratif, termasuk pembekuan gaji, patut dipertimbangkan agar pelanggaran etika tidak dipandang sepele.
“Kalau tidak ada, ya hanya sekadar minta maaf, ya pasti akan mengulangi lagi,” kata Ridho kepada Suara.com.
Sorotan tidak berhenti di internal DPRD. Ridho menilai partai politik yang menaungi kader pelanggar etik juga harus ikut menjatuhkan sanksi, demi memberi pelajaran kepada pelaku dan menjaga citra partai di mata publik.
Menurut dia, perilaku anggota dewan seperti itu dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap parlemen dan partai politik. Jarak antara wakil rakyat dan masyarakat pun dinilai makin lebar jika tindakan serupa dibiarkan tanpa konsekuensi.
Ridho juga mengingatkan bahwa persoalan etika seperti ini bukan hal baru. Ia menyebut kebiasaan tidak pantas di ruang rapat, mulai dari tidur saat rapat, bermain gim, hingga membuka konten pornografi, masih muncul di berbagai level pejabat publik.
Kasus di Jember, menurut dia, memperlihatkan masalah yang lebih luas daripada satu insiden. Karena itu, pengawasan publik dipandang penting agar anggota dewan sadar bahwa perilaku mereka terus dipantau.
Ia menilai tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media massa punya peran besar dalam mengawasi para wakil rakyat. “Mereka tidak hanya duduk santai tapi mereka diawasi, disoroti perilaku dan pernyataan-pernyataannya,” ujarnya.
Source: www.suara.com
