Naim Qassem kembali menegaskan penolakan Hizbollah terhadap langkah yang membuka ruang negosiasi langsung antara pemerintah Lebanon dan Israel. Sikap itu disampaikan di tengah sorotan atas arah diplomasi Beirut yang dinilai terlalu lunak dalam menghadapi tekanan keamanan dari Israel.
Qassem juga menutup pintu untuk pembahasan pelucutan senjata selama ancaman terhadap Lebanon belum berhenti. Dalam pandangannya, soal stabilitas hanya bisa dibahas setelah agresi di lapangan benar-benar dihentikan.
Lima tuntutan sebelum pembicaraan stabilitas
Bagi Hizbollah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum pembicaraan tentang stabilitas jangka panjang dimulai. Kelompok itu meminta Israel menghentikan seluruh serangan di darat, laut, dan udara.
Selain itu, Hizbollah menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang masih diduduki. Mereka juga mendesak pembebasan warga Lebanon yang masih ditahan di penjara Israel.
Dua tuntutan lain menyangkut kepulangan warga sipil ke desa dan kota asal mereka. Hizbollah juga meminta rekonstruksi besar-besaran atas kerusakan yang muncul akibat perang.
Kritik terhadap diplomasi Beirut
Di sisi lain, Qassem menilai pemerintah Lebanon terlalu cepat memberi kelonggaran di tengah situasi yang belum aman. Ia menyebut langkah itu sebagai “konsesi cuma-cuma” yang justru bisa melemahkan posisi tawar Lebanon.
Menurut Qassem, otoritas Lebanon tidak semestinya tergesa-gesa ketika keamanan belum pulih. Ia juga mengaitkan pendekatan itu dengan pengabaian terhadap hak-hak Lebanon.
Dalam kritiknya, Qassem menyerukan agar pemerintah kembali merujuk pada konsensus nasional dan semangat persatuan rakyat. Ia juga menyebut Kesepakatan Taif sebagai dasar konstitusi Lebanon dan meminta otoritas tidak berubah menjadi alat faksi tertentu.
Senjata masih dipandang sebagai alat perlindungan
Hizbollah menegaskan senjata masih dianggap perlu selama ancaman Israel belum hilang. Qassem mengatakan kelompoknya akan terus melakukan perlawanan defensif untuk melindungi hak-hak rakyat Lebanon.
Sikap itu membuat peluang pelucutan senjata semakin jauh. Hizbollah menilai pembahasan tersebut baru relevan jika serangan Israel berhenti, pasukan pendudukan pergi, dan kondisi keamanan benar-benar stabil.
Kelompok itu juga melihat pembicaraan yang berlangsung di Washington di bawah naungan Amerika Serikat berisiko melahirkan konsesi yang tidak perlu bagi Lebanon. Karena itu, Hizbollah menolak menjadikan diplomasi lunak sebagai jalan awal sebelum syarat-syarat pokok dipenuhi.
Korban sipil masih berjatuhan
Konflik Lebanon-Israel terus membawa dampak besar bagi warga sipil. Data resmi yang dikutip menyebut lebih dari 2.500 orang tewas sejak awal Maret 2026, sementara sekitar 1,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat serangan udara dan darat.
Gencatan senjata yang sempat disepakati pada April 2026 juga belum memberi ketenangan penuh. Pelanggaran di lapangan masih memicu baku tembak dan serangan drone, sehingga warga sipil tetap hidup dalam ancaman berulang.
Hizbollah mengeklaim aksi militernya merupakan balasan atas kegagalan Israel mematuhi kesepakatan damai sementara yang dimediasi internasional. Ketegangan ikut meningkat setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata di tengah keraguan faksi perlawanan di Lebanon.
Di tengah kondisi yang masih rapuh itu, Hizbollah tetap menempatkan penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan sebagai prasyarat utama. Selama lima tuntutan itu belum dipenuhi, kelompok tersebut menolak gagasan bahwa pelucutan senjata bisa dibicarakan sebagai langkah awal menuju damai.
Source: www.suara.com
