Program pendidikan perkoperasian di Jawa Tengah kini menempatkan koperasi lebih dekat dengan ruang kelas. Melalui insersi kurikulum, materi tentang koperasi tidak lagi berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi mulai masuk dalam pembelajaran di sekolah.
Langkah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pertama yang menyisipkan materi perkoperasian ke dalam kurikulum pendidikan. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menyebut kebijakan itu sebagai sejarah karena Jateng tampil sebagai pelopor insersi kurikulum koperasi di sekolah.
Ferry menilai pengenalan koperasi sejak bangku sekolah penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Menurut dia, koperasi perlu dipahami bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai badan usaha yang mencerminkan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.
Ia juga melihat koperasi sebagai salah satu pilihan penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang masih berada di bangku pendidikan. Dari sudut pandang itu, insersi kurikulum dinilai menjadi langkah strategis agar nilai koperasi dikenalkan lebih dini dan lebih luas.
Masuk ke semua jenjang pendidikan
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dijalankan dengan mengintegrasikan materi dan nilai koperasi ke dalam pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan modul pendidikan perkoperasian serta membekali kepala sekolah, pengawas, dan guru agar program berjalan di satuan pendidikan.
Sasaran program ini mencapai sekitar 6,38 juta peserta didik di Jawa Tengah. Cakupannya mulai dari SD dan MI hingga SMA, SMK, MA, serta SLB.
Pada jenjang SD dan MI, siswa dikenalkan pada nilai dasar koperasi dan gotong royong sebagai fondasi awal. Di tingkat SMP dan MTs, materi diarahkan pada organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi.
Untuk SMA, SMK, dan MA, pembelajaran difokuskan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Sementara itu, untuk SLB, penerapannya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
Pendekatan tersebut membuat insersi kurikulum tidak diperlakukan seragam semata. Materi koperasi tetap diarahkan agar bisa diakses berbagai kelompok siswa sesuai jenjang dan kebutuhan belajar mereka.
Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai program ini penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak sekolah. Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus sokoguru ekonomi yang perlu dipahami masyarakat.
Luthfi juga menyebut program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan bahwa pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materinya dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
Peluncuran program di Semarang turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin. Kehadiran para pejabat itu menunjukkan dukungan lintas sektor terhadap upaya memasukkan nilai koperasi ke ruang pendidikan formal.
Di tengah banyaknya pembahasan ekonomi yang kerap berpusat pada pasar dan modal, Jawa Tengah memilih jalur berbeda. Daerah ini menanamkan gagasan koperasi sejak sekolah sebagai bagian dari pembentukan cara pandang ekonomi generasi muda.
Source: jateng.antaranews.com
