Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi sinyal bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapat sorotan positif di tingkat nasional. Dalam penilaian tersebut, Jawa Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Penghargaan itu diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Serah terima berlangsung di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat.
Pengakuan yang datang bersama dorongan untuk terus berbenah
Bagi Erwan, capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Ia memandang penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kerja yang sudah dilakukan jajaran pemerintah daerah, sekaligus pengingat bahwa perbaikan tetap harus berjalan.
Erwan menilai penghargaan nasional ini perlu menjadi pemantik agar Pemprov Jabar bekerja lebih baik lagi. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga semangat pembenahan demi kemajuan Jawa Barat dan Indonesia.
“Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi, demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya,” kata Erwan, dikutip dari jabarprov.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa penghargaan dari pemerintah pusat tidak diposisikan sebagai garis akhir. Justru, apresiasi tersebut dipahami sebagai bagian dari proses menjaga mutu layanan dan kinerja birokrasi agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat.
Jawa Barat masuk deretan provinsi yang dinilai terbaik
Dalam kategori yang sama, beberapa provinsi lain juga ikut memperoleh pengakuan. DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan tercatat sebagai daerah dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik.
Kehadiran sejumlah provinsi dalam daftar itu memperlihatkan bahwa evaluasi Kemendagri memang diarahkan untuk menilai kualitas tata kelola daerah secara luas. Jawa Barat pun berada dalam kelompok daerah yang dinilai mampu memenuhi standar tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Pemprov Jabar, pengakuan ini memberi gambaran bahwa kerja yang dilakukan perangkat daerah sejauh ini mendapat penilaian positif. Namun hasil tersebut juga menempatkan Jawa Barat dalam ruang evaluasi yang tetap menuntut konsistensi.
Arah pembangunan Jabar kembali mendapat legitimasi
Capaian yang diterima Pemprov Jabar tidak terlepas dari arah kebijakan yang sudah disampaikan Dedi Mulyadi bersama Erwan Setiawan. Keduanya sejak awal menekankan agar kebijakan pemerintah daerah memberi dampak langsung pada kebutuhan warga.
Fokus itu diarahkan pada sektor pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan begitu, penghargaan yang diraih tidak berdiri sendiri, melainkan ikut mencerminkan bagaimana arah pembangunan dijalankan secara lebih terukur.
Ada empat misi utama yang menjadi pegangan dalam pembangunan Jawa Barat. Misi tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, pengurangan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip clean governance.
Susunan prioritas itu memperlihatkan bahwa pemerintahan daerah tidak hanya menargetkan hasil administratif. Arah kebijakan juga diarahkan pada dampak yang lebih konkret bagi masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.
Tuntutan publik tetap menjadi ukuran utama
Penghargaan nasional memberi ruang optimisme bagi warga Jawa Barat yang berharap pelayanan publik terus membaik. Meski begitu, Erwan menekankan bahwa apresiasi seperti ini tidak boleh membuat jajaran pemerintah berhenti berlari.
Konsistensi program dan layanan publik dinilai tetap harus dijaga agar hasilnya benar-benar terasa di lapangan. Dalam situasi ketika masyarakat menuntut layanan yang cepat dan tepat, kinerja pemerintah daerah akan terus menjadi perhatian.
Pengakuan dari Kemendagri juga menjadi modal penting untuk mempertahankan kualitas tata kelola pemerintahan di Jawa Barat. Namun nilai penghargaan itu akan jauh lebih kuat bila diikuti perbaikan yang nyata dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.
Source: news.google.com
