Rencana untuk mempertahankan Emmerson Mnangagwa di kursi presiden Zimbabwe hingga 2030 kini menjadi sorotan utama di Harare. Dorongan itu datang lewat amendemen konstitusi yang juga dapat mengubah cara pemilihan presiden, dari suara langsung rakyat menjadi pilihan para legislator.
Usulan tersebut membuat peta politik Zimbabwe kembali memanas karena menyentuh aturan inti pemilu dan masa jabatan pejabat terpilih. Di saat yang sama, masa jabatan presiden, anggota parlemen, anggota dewan, dan wali kota juga akan diperpanjang dari lima tahun menjadi tujuh tahun.
Pemilu mundur, jabatan memanjang
Skema yang diajukan akan menunda pemilu yang semestinya digelar pada 2028 selama dua tahun. Dengan perubahan itu, Mnangagwa yang kini berusia 83 tahun tetap menjabat sampai 2030.
Dampaknya tidak hanya terasa di tingkat presiden. Perubahan durasi masa jabatan untuk berbagai jabatan publik membuat rancangan ini berpotensi menggeser ritme politik nasional secara lebih luas.
Jalur politik yang terlihat terbuka
Menteri Kehakiman Ziyambi Ziyambi mendorong agar proses legislasi berjalan cepat. Ia menyampaikan pekan lalu bahwa ia ingin rancangan itu disahkan parlemen pada akhir Juni.
Setelah disetujui parlemen, Mnangagwa dapat menandatanganinya menjadi undang-undang. Peluang politik bagi usulan ini dinilai tidak kecil karena ZANU-PF, partai berkuasa, memegang mayoritas di parlemen.
Hubungan hangat partai itu dengan satu faksi oposisi yang terpecah juga membuat jalan persetujuan legislatif tampak lebih terbuka. Meski begitu, besarnya dampak perubahan ini membuat perdebatan publik dan politik diperkirakan tidak akan mereda.
Perdebatan hukum masih terbuka
Penentang menilai perpanjangan masa jabatan presiden semestinya memerlukan referendum. Mereka berpendapat perubahan sebesar ini tidak cukup jika hanya disetujui lewat parlemen.
Pendukungnya punya tafsir berbeda. Mereka mengatakan parlemen tetap bisa mengesahkan amendemen itu karena batas dua periode tidak dihapus, meski durasi setiap periodenya diperpanjang.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan rancangan amendemen di wilayah hukum yang sensitif. Mahkamah Konstitusi Zimbabwe belum memutus sejumlah tantangan hukum yang diajukan terhadap usulan itu.
Latar kekuasaan Mnangagwa
Mnangagwa memimpin Zimbabwe sejak 2017 setelah Robert Mugabe digulingkan dengan dukungan militer. Mugabe, yang pernah menjadi mentor lama Mnangagwa, meninggal dunia pada 2019.
Riwayat politik itu membuat setiap wacana perpanjangan masa jabatan dibaca lebih jauh daripada sekadar soal kalender pemilu. Di Zimbabwe, langkah ini juga dipandang sebagai ujian atas batas kekuasaan di tengah sejarah penahanan dan intimidasi terhadap para pengkritik pemerintah.
