Gagasan Dedi Mulyadi untuk membina pelajar yang terlibat kerusuhan May Day di barak militer langsung menyedot perhatian publik. Usulan itu muncul setelah aksi Hari Buruh di Bandung yang semula berjalan damai berubah menjadi kericuhan dan menimbulkan kerugian material.
Di balik langkah tersebut, Dedi Mulyadi menilai para pelajar itu tidak semestinya langsung diposisikan hanya sebagai pelaku yang harus dihukum berat. Ia melihat pembinaan sebagai jalan untuk memberi kesempatan kedua kepada anak muda yang terseret tindakan anarkis.
Pembinaan lebih diutamakan daripada hukuman
Dedi Mulyadi mendorong agar lembaga militer dipakai sebagai tempat pembinaan bagi para pelajar yang terlibat. Menurut dia, banyak dari peserta aksi itu masih berstatus pelajar, sehingga pendekatan yang menekankan perbaikan perilaku dianggap lebih tepat.
Dalam gagasan itu, barak militer dipandang bukan sebagai ruang hukuman, melainkan tempat rehabilitasi dan pendidikan karakter. Pembinaan diharapkan melatih disiplin, kepatuhan pada aturan, nasionalisme, dan tanggung jawab sosial.
Pendekatan tersebut diarahkan agar para pelajar memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan begitu, penanganan kasus tidak hanya berfokus pada ganjaran, tetapi juga pada perubahan sikap.
Diposisikan sebagai pendekatan restoratif
Usulan ini juga dikaitkan dengan cara pandang restoratif terhadap anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum. Dedi Mulyadi menilai pembinaan ketat yang tetap bersifat edukatif lebih bermanfaat daripada pemenjaraan.
Melalui pola itu, para pelajar diharapkan bisa kembali ke jalur yang benar. Target akhirnya adalah membentuk warga muda yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.
Kerusuhan yang terjadi sendiri menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan aparat keamanan. Perusakan fasilitas publik, kendaraan, dan properti warga menjadi salah satu dampak yang memicu sorotan lebih luas.
Memantik keberatan dari sejumlah pihak
Meski terdengar tegas, usulan penempatan anak di barak militer memunculkan perdebatan. Aktivis hak asasi manusia dan akademisi mempertanyakan legalitas serta efektivitas langkah tersebut.
Sejumlah pihak juga menyoroti kesesuaiannya dengan prinsip hak anak dan hukum acara pidana anak di Indonesia. Karena itu, gagasan ini tidak hanya dibaca sebagai solusi disipliner, tetapi juga sebagai isu sensitif yang bersinggungan dengan perlindungan anak.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi tetap memandang pendekatan itu layak dipertimbangkan untuk kasus serupa di masa mendatang. Bagi dia, pembinaan yang keras namun terarah masih bisa menjadi jalan untuk merespons pelajar yang terlibat aksi anarkis.
Source: www.oborkeadilan.com
