Fasilitas simulasi pemilu digital di bawah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tidak diminta berhenti sebagai ruang unjuk teknologi semata. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus justru ingin Digital Election Simulation Lab atau DESLab menjadi tempat yang melahirkan arah kebijakan untuk tata kelola pemilu digital di Indonesia.
Dorongan itu menempatkan DESLab sebagai ruang kerja yang lebih serius daripada sekadar etalase E-Voting. Di dalamnya, proses pemungutan suara digital diharapkan bisa diuji secara langsung agar pembahasan kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep.
Dari simulasi ke rumusan kebijakan
Wiyagus menilai DESLab akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk simulasi menyeluruh. Ruang ini dapat memperlihatkan alur pemungutan suara digital secara dekat kepada aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.
Simulasi yang dimaksud mencakup verifikasi pemilih, penerapan prinsip one man one vote, penghitungan suara, sampai mekanisme audit. Dengan cara itu, teknologi pemilu tidak hanya dilihat sebagai alat, tetapi juga sebagai sistem yang perlu diatur dengan tepat.
Ia juga mendorong DESLab menjadi tempat produksi pengetahuan. Hasil pengujian di laboratorium tersebut diharapkan bisa menjadi dasar pemerintah menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur sebelum membahas penerapan yang lebih luas.
Pengalaman awal E-Voting di Indonesia
Di tengah dorongan itu, Wiyagus mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki modal awal dalam pemungutan suara elektronik. Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem E-Voting telah digunakan di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013 tanpa kendala berarti.
Pengalaman tersebut dinilai penting karena menunjukkan bahwa pemilu digital bukan hal yang benar-benar baru. Data itu juga bisa membantu Kemendagri membaca manfaat, tantangan, dan kebutuhan tata kelola bila E-Voting dikembangkan lebih jauh.
Pelajaran dari negara lain
Wiyagus turut menyoroti pengalaman sejumlah negara yang lebih dulu memakai sistem digital dalam pemilu. Brasil disebut berhasil mempercepat rekapitulasi suara, sedangkan Estonia dikenal dengan sistem internet voting.
Amerika Serikat juga disebut menerapkan audit surat suara. Di sisi lain, Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia memberi pelajaran mengenai tantangan keamanan sistem serta tingkat kepercayaan publik.
Dari berbagai contoh itu, Wiyagus menilai E-Voting tidak cukup dinilai dari kecepatan dan efisiensi saja. Sistem digital tetap harus ditopang regulasi yang kuat, keamanan yang andal, audit yang jelas, literasi pemilih, dan kepercayaan masyarakat.
Menjawab tuntutan tata kelola modern
Bagi Wiyagus, keberadaan DESLab menjadi langkah strategis di tengah perubahan tata kelola pemerintahan yang makin dipengaruhi digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Fasilitas ini diharapkan membantu pemerintah menilai risiko kebijakan secara lebih objektif.
Ia juga melihat laboratorium tersebut sebagai sarana pembelajaran dari tahap perencanaan sampai implementasi. Dengan begitu, kebijakan yang lahir tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap memperhitungkan pengawasan, keamanan, dan kepercayaan publik.
Peresmian DESLab BSKDN di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/5/2026), menjadi penanda arah itu. Kemendagri menyiapkan fasilitas tersebut untuk mendukung kebijakan pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan kebutuhan digital saat ini.
Source: www.suara.com
