Efisiensi anggaran langsung menjadi prioritas awal Nanik S. Dayeng setelah resmi memimpin Badan Gizi Nasional. Langkah itu dipasang sebagai cara menjaga program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan, tetapi tanpa menambah beban fiskal dan tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat.
Nanik menegaskan bahwa anggaran program MBG yang saat ini berada di kisaran Rp268 triliun masih punya ruang untuk ditekan. Penekanan biaya itu, menurut dia, harus ditempuh lewat pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program lebih terukur dan tetap menyasar kelompok yang tepat.
Penataan sasaran jadi langkah awal
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan adalah efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa pemangkasan tidak boleh membuat sasaran program berkurang.
Karena itu, BGN lebih dulu menyiapkan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat. Arah ini dipilih supaya MBG tidak menyebar ke titik yang belum menjadi prioritas dan penggunaan dananya bisa lebih tepat.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik.
Dapur baru dihentikan sementara
Di saat yang sama, BGN juga mengambil langkah moratorium terhadap pembangunan dapur-dapur baru. Kebijakan ini dipakai untuk menahan ekspansi sambil memberi ruang bagi pembenahan pada fasilitas yang sudah beroperasi.
Fokus BGN kini bergeser ke evaluasi dapur yang telah berjalan. Pembenahan dilakukan pada fasilitas, standar operasional, dan pelatihan sumber daya manusia agar makanan yang dihasilkan tetap berkualitas.
Nanik juga menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar tidak akan dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan. Ia menyebut ada kemungkinan dilakukan suspensi terhadap dapur yang dinilai tidak sesuai.
“Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi,” ujarnya.
Arah baru diarahkan ke wilayah 3T
Selain menekan biaya dan merapikan pengelolaan internal, BGN juga menyiapkan perubahan fokus pelaksanaan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah sedang merancang beberapa skema alternatif agar program di daerah tersebut tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Perubahan ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya dipahami sebagai pemotongan anggaran. Pemerintah juga tengah mengatur ulang prioritas agar pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran, terutama di wilayah yang paling membutuhkan dukungan.
Dengan kombinasi pengendalian biaya, penataan penerima manfaat, moratorium dapur baru, dan evaluasi fasilitas yang sudah ada, BGN menyiapkan pola kerja baru di bawah kepemimpinan Nanik. Fokus itu ditempatkan untuk menjaga keberlanjutan MBG sambil menyesuaikan pelaksanaannya di lapangan.
Source: www.suara.com
