Forum besar masyarakat sipil bakal berkumpul di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lewat Konferensi Republik bertajuk Meneguhkan Civil Society Pilar Republik. Pertemuan ini tidak diposisikan sebagai acara seremonial, melainkan sebagai upaya menyusun ulang sikap bersama terhadap krisis demokrasi dan ekonomi yang tengah dibaca sebagai tantangan serius bagi republik.
Panitia ingin konferensi ini menghasilkan rumusan yang bisa dipakai setelah forum selesai. Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada banyaknya peserta yang datang, tetapi juga pada keluaran konkret yang diharapkan lahir dari pertemuan sehari penuh tersebut.
UGM jadi titik temu jejaring sipil
Kampus UGM dipilih sebagai ruang pertemuan berbagai jaringan gerakan sipil yang selama ini tersebar. Forum ini dibuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, sebelum berlanjut ke keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat yang akan memberi landasan pandangan tentang relasi civil society dan kekuasaan di tengah situasi krisis.
Penyelenggara memandang forum ini sebagai ajang menyambungkan pikiran yang beragam. Harapannya, kelompok-kelompok yang selama ini bergerak sendiri-sendiri bisa menemukan arah yang lebih terhubung.
Civil society kembali diposisikan sebagai poros republik
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan bahwa forum ini lahir dari kesadaran sejarah. Ia menyebut republik sudah bergerak jauh sebelum negara terbentuk, sehingga masyarakat sipil perlu kembali hadir sebagai poros aktif yang mengawal arah kehidupan bernegara.
Sudirman juga mengingatkan bahwa masyarakat sipil, yang banyak dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan, pernah menjadi suluh bagi rakyat dan perubahan zaman. Menurut dia, peran itu tidak berhenti pada gagasan, tetapi juga hadir dalam pewakafan diri dan keteladanan tindakan nyata.
Ia memaparkan gerakan masyarakat sipil ikut mendorong bangsa ini naik kelas melalui tonggak-tonggak besar yang ia sebut sebagai siklus 20 tahunan. Fase itu mencakup Berbangsa pada 1908, Bersatu pada 1928, Merdeka pada 1945, Membangun pada 1966, hingga Berdemokrasi pada 1998.
Tantangan kini dinilai jauh lebih kompleks
Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, menilai situasi yang dihadapi gerakan masyarakat sipil hari ini tidak sama dengan masa Reformasi 1998. Jika dulu konsolidasi banyak dibangun lewat penolakan terhadap hal yang tidak diinginkan, kini tantangannya muncul dalam bentuk yang lebih rumit.
Yanuar menyebut oligarki bekerja melalui hukum, regulasi, dan kendali narasi. Karena itu, ia menilai republik tidak kekurangan warga yang peduli, tetapi membutuhkan penghubung yang mampu menyatukan energi publik agar bisa bergerak bersama.
Empat krisis akan dibedah dalam pleno
Sesi pleno konferensi disiapkan untuk mengulas empat dimensi krisis sekaligus. Topiknya mencakup krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Setelah pleno, forum ini juga membuka tujuh panel paralel untuk membahas isu yang lebih spesifik. Pembahasan di panel mencakup model institusionalisasi partisipasi publik, konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, serta model kewargaan aktif dan deliberatif.
Puluhan tokoh ikut meramaikan forum
Panitia menyiapkan puluhan pembicara dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Sejumlah nama yang dijadwalkan hadir antara lain Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Arie Sujito, Romo Leo Kleden, Alissa Wahid, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Victoria Fanggidae, Chandra Hamzah, dan Yanuar Nugroho.
Forum ini juga akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni dan Gita Wirjawan. Keduanya disebut akan membuka perspektif tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Bukan sekadar slogan
Tema Meneguhkan Civil Society Pilar Republik sengaja diarahkan agar tidak berhenti sebagai slogan. Penyelenggara menilai gerakan masyarakat sipil selama ini kerap kuat pada ekspresi dan aspirasi, tetapi belum cukup banyak yang berubah menjadi kekuatan yang mampu mengikat arah keputusan dan aksi.
Karena itu, Konferensi Republik diarahkan untuk melahirkan dua keluaran utama. Keduanya adalah rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik dan langkah-langkah konkret yang bisa dijalankan setelah forum selesai.
Source: www.suara.com
