Sorotan terhadap seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 makin tajam setelah nama Cathlyn Yvaine Lesmana dari Makassar ramai dibicarakan. Pusat perhatian bukan hanya pada hasil akhir, melainkan pada pertanyaan besar soal keterbukaan proses penilaian dan alasan ia disebut tidak masuk daftar akhir menuju tingkat nasional.
Isu ini cepat melebar karena menyentuh hal yang sensitif dalam seleksi resmi, yaitu rasa adil bagi peserta. Di tengah minimnya penjelasan rinci, publik mulai mempertanyakan apakah mekanisme penentuan benar-benar berjalan objektif dan sesuai aturan.
Kabar tidak lolosnya Cathlyn dari daftar calon utusan nasional menjadi pemicu utama reaksi dari alumni dan peserta Paskibraka. Nama tersebut kemudian ikut menyeret perhatian ke alur penilaian yang dinilai belum terlihat jelas oleh publik.
Dari situ, pembahasan tidak lagi berhenti pada siapa yang lolos dan siapa yang tersingkir. Sorotan bergeser ke proses yang melatarbelakangi keputusan akhir, terutama karena banyak pihak merasa belum mendapat gambaran utuh tentang penilaian peserta.
PPI Makassar Minta Kejelasan
Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Makassar menyampaikan keberatan atas sejumlah hal yang mereka nilai janggal dalam seleksi. Mereka menyoroti perubahan hasil akhir serta minimnya keterbukaan mengenai penilaian peserta.
PPI Makassar juga meminta penjelasan resmi terkait mekanisme penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional. Permintaan itu muncul agar proses seleksi tidak meninggalkan ruang tafsir yang justru memicu kecurigaan lebih jauh.
Di sisi lain, percakapan di media sosial ikut memperbesar perhatian publik. Warganet, alumni, dan pemerhati seleksi Paskibraka ramai memberi komentar serta mempertanyakan apakah proses penilaian sudah berlangsung transparan dan adil.
Sejumlah unggahan bahkan menyinggung dugaan perlakuan tidak adil dalam seleksi tersebut. Arus percakapan yang cepat membuat isu ini bergerak dari pembahasan internal menjadi perdebatan terbuka yang lebih luas.
Dugaan Pengaruh di Balik Keputusan
Di tengah ramainya pembahasan, muncul pula dugaan adanya keterlibatan “orang dalam” dalam penentuan peserta. Tuduhan ini belum disertai bukti resmi, tetapi sudah cukup untuk menambah keruh situasi.
Isu tersebut membuat publik semakin menaruh perhatian pada integritas seleksi. Fokus pembahasan pun bergeser dari hasil akhir ke kemungkinan adanya pengaruh di balik keputusan yang diambil.
Kondisi itu membuat tuntutan transparansi semakin kuat. Banyak pihak menilai penjelasan yang rinci dibutuhkan agar polemik tidak terus berkembang menjadi asumsi yang sulit dikendalikan.
Klarifikasi dari Pemprov Sulsel
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian memberikan penjelasan bahwa penentuan utusan ke nasional dilakukan secara objektif. Pemprov juga menegaskan bahwa seluruh tahapan mengikuti aturan yang berlaku serta standar dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Klarifikasi itu dimaksudkan untuk meredam tudingan adanya manipulasi dalam proses seleksi. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menghentikan perdebatan yang sudah terlanjur meluas di ruang publik.
Pemprov Sulsel juga menyebut bahwa seleksi tidak berjalan sepihak di daerah. Tahapan penilaian diklaim mendapat pendampingan dari tim pusat, sehingga keputusan akhir disebut lahir dari hasil kolektif.
Meski begitu, publik masih menunggu rincian lebih lanjut agar alur penilaian bisa dipahami secara utuh. Permintaan akan penjelasan yang lebih terbuka terus mengemuka karena polemik ini sudah terlanjur menjadi perhatian banyak pihak.
Ramainya perdebatan membuat sejumlah pihak mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi Paskibraka di daerah. Transparansi penilaian dinilai penting supaya proses serupa tidak kembali memunculkan kecurigaan di kemudian hari.
Source: www.viva.co.id
