Di banyak daerah, bantuan sosial masih bisa meleset dari warga yang paling membutuhkan ketika data tidak bergerak cepat dan tidak lengkap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai kondisi itu membuat sebagian masyarakat miskin seolah tidak terlihat oleh negara.
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people karena mereka kerap berada di luar jangkauan kebijakan. Bahkan, ada warga yang hidup di pusat pemerintahan tetapi belum pernah tersentuh layanan dasar, termasuk seorang anak di Jakarta yang belum pernah bersekolah.
Dorongan memperkuat data daerah
Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pesan itu ia sampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah dan anggota DPRD di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.
Menurutnya, masalah utama bukan semata pada ketiadaan bantuan, melainkan pada pendataan yang belum menjangkau seluruh warga rentan. Banyak warga miskin tidak tercatat karena mereka tidak menyampaikan kebutuhan secara langsung, sehingga negara kesulitan mengenali siapa yang paling layak menerima intervensi.
Karena itu, data yang akurat dinilai menjadi dasar paling penting agar bantuan tepat sasaran. Gus Ipul juga menempatkan operator data di tingkat desa sebagai ujung tombak karena akurasi program pemerintah sangat bergantung pada input dari mereka.
PBI-JK dan isu pemindahan kuota
Di tengah pembahasan bantuan sosial, Gus Ipul turut menjelaskan soal penonaktifan kepesertaan PBI-JK. Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan pemotongan kuota, melainkan pengalihan kepesertaan kepada warga lain yang lebih mendesak di wilayah yang sama.
Dengan mekanisme itu, peserta yang dinonaktifkan digantikan oleh warga baru yang dinilai lebih membutuhkan. Gus Ipul menyebut langkah tersebut menjaga agar bantuan tetap mengalir kepada kelompok yang paling layak menerima.
Sekolah Rakyat ikut menjadi perhatian
Audiensi itu juga membahas perkembangan Sekolah Rakyat, program prioritas Kemensos yang terus didorong di berbagai daerah. Sejumlah wilayah seperti Jombang dan Batang disebut sudah menunjukkan progres pembangunan yang signifikan, sementara Solok hingga Kepulauan Aru telah menyampaikan kesiapan lahan dan dokumen teknis.
Kemensos menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat naik dari 15 ribu saat ini menjadi 46 ribu pada 2026. Setelah itu, angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga lebih dari 400 ribu siswa pada 2029.
Gus Ipul menyebut target Presiden adalah satu kabupaten atau kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Ia juga menambahkan bahwa setiap provinsi sekurang-kurangnya harus memiliki dua gedung permanen.
Untuk proses masuk, akses ke sekolah itu disebut harus murni berdasarkan penjangkauan petugas terhadap anak-anak yang tercatat di DTSEN. Gus Ipul memperingatkan agar tidak ada praktik titipan maupun susupan dalam penerimaan siswa.
Suara dari daerah
Dari sisi daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati menyoroti beratnya beban masyarakat akibat perubahan iklim dan kemiskinan ekstrem. Ia meminta negara hadir lebih kuat dan lebih adil, terutama untuk wilayah kepulauan.
Kristien juga menyinggung persoalan pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang kerap terkendala biaya. Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi kepulangan hingga ke kampung halaman secara bermartabat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih mempertanyakan mekanisme reaktivasi setelah penonaktifan ribuan peserta PBI-JK di wilayahnya. Ia meminta pengawasan lebih ketat agar kesalahan data tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Pertemuan itu menunjukkan bahwa persoalan data, bantuan sosial, dan layanan dasar masih menjadi pekerjaan besar di banyak daerah. Pemerintah pusat kini mendorong daerah agar pemutakhiran data berjalan lebih presisi, supaya warga miskin yang selama ini tak terlihat bisa masuk ke jangkauan kebijakan.
