Kekhawatiran bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau Danantara DSI akan menambah lapisan birokrasi di sektor ekspor dinilai tidak perlu berlebihan. Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menegaskan, risiko itu justru bisa ditekan sejak awal bila lembaga baru tersebut dibuat dengan desain yang ramping dan berorientasi pada layanan.
Bagi Nurdin, persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya badan baru, melainkan pada cara lembaga itu dibangun. Ia menilai Danantara DSI seharusnya hadir untuk mempercepat proses ekspor, menyederhanakan alur keputusan, dan memperkuat ekosistem ekspor nasional agar lebih terintegrasi serta kompetitif.
Desain kelembagaan jadi penentu
Nurdin mengingatkan bahwa setiap pembentukan lembaga atau BUMN baru memang membawa potensi munculnya birokrasi tambahan. Namun, potensi tersebut tidak harus berubah menjadi hambatan nyata jika pemerintah sejak awal menyiapkan struktur organisasi yang efisien dan jelas.
Ia menekankan bahwa kehadiran Danantara DSI tidak boleh menjadi beban baru bagi pelaku usaha. Menurut dia, badan baru itu harus berfungsi memangkas proses, bukan memperpanjangnya atau menciptakan ketidakpastian dalam tata kelola ekspor.
Dalam pandangannya, penguatan sektor ekspor hanya akan terasa bila proses bisnis menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Karena itu, tata kelola yang rapi menjadi penting agar fungsi negara tidak bertabrakan dengan kebutuhan dunia usaha.
Tak cukup hanya membentuk lembaga baru
Nurdin menilai pembentukan struktur baru saja tidak otomatis menghasilkan ekosistem ekspor yang lebih kuat. Yang dibutuhkan adalah lembaga yang mampu memberi nilai tambah nyata melalui keputusan yang lebih singkat dan alur layanan yang lebih pasti.
Ia juga menyoroti pentingnya menghindari tumpang tindih kewenangan. Tanpa tata kelola yang jelas, peran baru justru bisa menimbulkan kerumitan yang tidak diperlukan bagi pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran ekspor.
Karena itu, Danantara DSI dipandang harus menjadi instrumen yang mempermudah, bukan menambah beban administrasi. Nurdin menolak anggapan bahwa pembentukan lembaga baru selalu identik dengan bertambahnya urusan birokratis.
Investor dinilai lebih melihat kepastian
Di sisi lain, Nurdin menyebut pembentukan Danantara DSI tidak akan otomatis menurunkan minat investor asing di Indonesia. Menurut dia, investor umumnya lebih menaruh perhatian pada kepastian hukum, transparansi, akses pasar, dan stabilitas tata kelola.
Ia bahkan menilai, jika BUMN baru ini membuat ekosistem ekspor lebih tertata, pasokan lebih stabil, dan hilirisasi lebih menarik, maka kebijakan tersebut bisa memberi sinyal positif bagi investor. Efek seperti itu dianggap lebih penting daripada kekhawatiran semata soal bertambahnya institusi baru.
Nurdin menambahkan, kehadiran negara tidak boleh menutup ruang bagi investasi swasta maupun asing. Yang dibutuhkan adalah kemitraan strategis yang saling menguntungkan agar penguatan ekspor tetap berjalan seiring dengan iklim usaha yang terbuka.
Perhatian publik pada peran Danantara DSI
Pembentukan Danantara DSI sebelumnya menarik sorotan karena lembaga ini diproyeksikan memegang peran penting dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Perhatian itu muncul karena publik ingin memastikan lembaga baru tidak memunculkan kerumitan administratif tambahan.
Di tengah harapan memperkuat daya saing ekspor, Nurdin meminta pemerintah menjaga agar kebijakan ini benar-benar memberi nilai tambah bagi pelaku usaha. Dengan desain yang tepat, Danantara DSI dinilai bisa memperkuat tata kelola ekspor nasional tanpa menambah beban birokrasi.
Source: www.beritasatu.com
