Habiburokhman menilai kritik Dino Patti Djalal terhadap perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sudah melampaui batas kewajaran. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, serangan tersebut tidak hanya tendensius, tetapi juga tidak produktif karena dinilai tidak membaca konteks secara utuh.
Sikap Habiburokhman muncul setelah Dino mempertanyakan seberapa sering Prabowo bepergian ke luar negeri dalam sekitar satu setengah tahun terakhir. Dino juga menyoroti biaya perjalanan, jumlah rombongan resmi, keterbukaan agenda, dan peluang Prabowo bertemu para pemimpin dunia dalam forum internasional.
Diplomasi aktif dinilai tetap penting
Bagi Habiburokhman, agenda luar negeri Presiden Prabowo tidak bisa dipahami semata-mata dari jumlah kunjungan atau besaran biayanya. Ia menilai yang lebih penting adalah manfaat strategis bagi Indonesia di tengah hubungan antarnegara yang terus bergerak.
Ia juga beranggapan bahwa Presiden Prabowo perlu proaktif menjalin kerja sama internasional. Karena itu, menurut dia, menerima undangan atau mengunjungi pemimpin negara lain merupakan langkah yang relevan untuk kepentingan Indonesia di berbagai bidang.
Habiburokhman bahkan mempertanyakan saran agar Prabowo lebih sering mengundang para pemimpin dunia datang ke Indonesia. Ia menyebut usulan itu terasa janggal di tengah situasi global yang tidak pasti, ketika setiap negara harus memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Untuk memperkuat pandangannya, ia menyinggung contoh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tetap datang ke China meski hubungan kedua negara sempat memanas karena persoalan perdagangan. Contoh itu dipakai untuk menunjukkan bahwa diplomasi aktif tetap diperlukan walau hubungan antarnegara sedang dinamis.
Habiburokhman soroti etika mantan pejabat
Habiburokhman juga menilai Dino kurang tepat bila terlalu jauh mengomentari agenda diplomasi Presiden Prabowo. Sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino menurutnya seharusnya lebih berhati-hati saat memberi kritik terhadap politik luar negeri pemerintah.
Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapa pun, termasuk dari Dino Patti Djalal. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan dengan cermat supaya tidak berubah menjadi bumerang di ruang publik.
Ia menambahkan bahwa dalam iklim demokrasi dan keterbukaan, publik kerap membandingkan kinerja mantan pejabat dengan pejabat yang sedang menjabat. Karena itu, setiap kritik dinilai perlu memiliki dasar data yang kuat agar tidak kehilangan bobot di mata masyarakat.
Habiburokhman juga menyebut bahwa di banyak negara maju, mantan pejabat umumnya membatasi diri saat mengkritik penerusnya. Menurut dia, sikap itu lahir dari penghormatan kepada pejabat yang sedang menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Polemik yang melebar ke ranah politik
Dalam penilaiannya, kritik Dino bukan sekadar perbedaan pandangan soal diplomasi, tetapi juga terkesan menyerang pemerintahan Prabowo secara politik. Ia bahkan menilai nada kritik itu seolah mengolok-olok kebijakan yang sedang dijalankan.
Polemik ini menunjukkan bagaimana isu perjalanan luar negeri presiden dapat cepat berubah menjadi perdebatan yang lebih luas. Di titik ini, Habiburokhman menempatkan persoalan utama pada ketepatan data, etika berpendapat, dan cara membaca kepentingan negara.
Perdebatan tersebut juga memperlihatkan bahwa setiap respons terhadap kebijakan luar negeri pemerintah akan langsung mendapat sorotan. Bagi Habiburokhman, ukuran terpenting tetap bukan pada banyak atau sedikitnya perjalanan, melainkan pada nilai strategis yang dibawa bagi Indonesia.
Source: www.viva.co.id
